Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, memberikan respons atas penolakan sebagian politisi PDIP terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Menurut Bestari, menilai Soeharto secara objektif dan utuh sangat penting, karena kontribusinya dalam pembangunan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bestari menegaskan bahwa Soeharto merupakan bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia menyoroti keberhasilan Soeharto dalam membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, serta pembangunan infrastruktur besar-besaran selama masa pemerintahannya. “Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (31/10/2025).
Kritik terhadap penolakan dari PDIP
Politisi PDIP beberapa waktu lalu menolak wacana pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto, dengan alasan sejarah kelam Orde Baru dan kontroversi masa lalu. Menanggapi hal ini, Bestari menilai pandangan tersebut terlalu subjektif dan tidak mewakili proses penilaian resmi pemerintah. Ia yakin pemerintah sudah memiliki mekanisme yang matang dalam menentukan penerima gelar pahlawan nasional.
“Penilaian subjektif satu-dua orang dari PDIP tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” jelas Bestari.
Ia juga menanggapi sindiran “Apa hebatnya Soeharto?” yang berkembang di kalangan oposisi. Menurutnya, pertanyaan itu kurang bijak karena mengabaikan fakta bahwa Soeharto berhasil menumpas Gerakan 30 September yang merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara.
Meninjau Sejarah dengan Kepala Dingin
Bestari berharap bangsa Indonesia dapat menilai masa lalu secara proporsional, tanpa dibayangi oleh dendam politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade seharusnya menjadi momentum untuk berdamai dengan sejarah, termasuk era pemerintahan Orde Baru.
“Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” ujarnya.
Selain itu, Bestari meminta masyarakat untuk tidak lagi terjebak dalam kebencian lama yang justru bisa memperparah perpecahan. Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ideologi yang pernah mengancam dasar negara, khususnya penyebaran pemikiran PKI.
“Semoga ke depan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran PKI yang berkembang di Indonesia. Harapan kita semua, bangsa ini terus melangkah maju dengan menghormati sejarahnya,” pungkas Bestari.
Pertimbangan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Dalam konteks penilaian gelar Pahlawan Nasional, pemerintah memiliki kriteria yang didasarkan pada kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. Soeharto dinilai oleh sebagian kalangan layak mendapatkan penghargaan tersebut karena:
- Perannya dalam menumpas gerakan 30 September yang mengancam kedaulatan RI.
- Keberhasilannya menjaga stabilitas politik dan ekonomi di masa sulit.
- Pencapaian dalam bidang swasembada pangan yang menguatkan ketahanan pangan nasional.
- Pengembangan infrastruktur besar-besaran yang mempercepat modernisasi Indonesia.
Kritik dan pro-kontra seputar pemberian gelar kepada Soeharto mencerminkan dinamika politik dan perdebatan sejarah yang masih hidup di Indonesia saat ini. Meskipun demikian, sikap PSI yang mendorong penilaian sejarah secara menyeluruh dan ilmiah menjadi bentuk usaha berdamai dengan masa lalu, tanpa mengabaikan fakta-fakta penting yang sudah ada.
Diskusi ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia, khususnya era Orde Baru, masih merupakan tema yang sensitif namun penting untuk dikaji secara jernih demi memperkokoh persatuan dan membangun masa depan bangsa. Pemerintah dipandang perlu melanjutkan proses evaluasi secara komprehensif agar setiap keputusan terkait penghargaan dan pengakuan sejarah dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Source: www.suara.com
