Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengisyaratkan kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan lagi menjabat sebagai Dewan Penasihat Projo. Pernyataan ini muncul di tengah rencana transformasi besar-besaran yang sedang dilakukan Projo, yang kini menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi Arie menegaskan bahwa status Jokowi sebagai dewan penasihat masih bergantung pada perkembangan dinamika ke depan. "Ya, kita lihat dinamikanya," ujarnya kepada wartawan usai membuka Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu (1/11/2025). Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa posisi Jokowi dalam struktur Projo dapat berubah seiring dengan langkah politik Projo yang bergeser mendukung pemerintahan baru.
Peralihan Dukungan Politik ke Partai Gerindra
Dalam pidatonya saat pembukaan kongres, Budi Arie menyampaikan komitmen untuk memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, yakni Partai Gerindra. Ia berkata, "Kami akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden," yang menunjukkan arah baru dukungan politik dari Projo.
Langkah ini menjelaskan sinyal politik dari Budi Arie yang diketahui saat ini tengah merapat ke Partai Gerindra. Sikap ini menjadi bagian dari proses adaptasi dan strategi politik menghadapi situasi yang berubah pasca masa jabatan pemerintahan Jokowi.
Perubahan Logo, Bukan Nama
Salah satu bentuk transformasi organisasi yang diumumkan oleh Budi Arie adalah penggantian logo Projo yang selama ini menampilkan wajah Presiden Jokowi. Namun, perubahan logo tersebut bukanlah tanda menjauh atau meninggalkan sosok mantan presiden itu. Budi Arie menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari proses transformasi guna menyelaraskan dengan tantangan baru yang dihadapi Projo.
Mengenai nama, Budi Arie menegaskan bahwa nama Projo tidak akan berubah. Ia menjelaskan bahwa istilah "Projo" sesungguhnya bukan singkatan dari "Pro Jokowi". Menurutnya, "Projo" merupakan kata dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang berarti "negeri" dan "rakyat". "Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya," tambah Budi Arie.
Kesepakatan Jokowi atas Transformasi Projo
Budi Arie juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah sepakat dengan langkah transformasi yang diambil Projo. Organisasi relawan ini menyadari bahwa tugas utama mereka untuk mengawal pemerintahan Jokowi kini telah selesai, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap tantangan dan konteks politik baru.
“Kita harus mentransformasikan Projo karena tugas Projo mengawal pemerintahan Pak Jokowi sudah selesai, dan sekarang kita menghadapi tantangan baru,” ujar Budi Arie.
Perubahan sikap dan arah politik Projo saat ini menjadi refleksi dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia, khususnya menjelang periode pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Langkah-langkah strategis seperti perubahan logo dan pendekatan baru terhadap partai politik menjadi strategi penting dalam menjaga relevansi dan peran Projo di kancah politik nasional.
Dengan transformasi ini, Projo berupaya menegaskan posisinya sebagai organisasi relawan yang mencintai negeri dan rakyat, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan aktif terlibat dalam memperkuat stabilitas politik serta pemerintahan masa depan.
Source: www.suara.com
