Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu agar terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, pada November 2025, masih banyak penerima manfaat yang mengeluhkan bantuan PKH belum cair sesuai jadwal.
Penyebab utama keterlambatan ini banyak berkaitan dengan data penerima yang belum valid atau tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah basis data utama pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Jika nama tidak tercatat atau sudah dihapus dari DTSEN, maka penyaluran bansos tidak bisa dilakukan.
Belum Terdaftar atau Terhapus dari DTSEN
Salah satu alasannya adalah adanya update data besar-besaran oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di pertengahan tahun 2025. Sekitar 616.367 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dihapus dari daftar penerima akibat verifikasi yang menemukan data tidak tepat sasaran. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan agar bansos lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan anggaran.
Jika penerima merasa layak tapi statusnya sudah terhapus, mereka dapat mengajukan klarifikasi atau pendataan ulang melalui dinas sosial setempat. Hal ini penting supaya penerima dapat kembali masuk dalam daftar dan bantuan bisa disalurkan.
Data Tidak Valid atau Belum Terverifikasi
Selain tidak terdaftar, data yang tidak valid juga kerap menyebabkan bantuan PKH belum cair. Kesalahan dalam penulisan nama, nomor NIK, atau ketidaksesuaian alamat antara dokumen kependudukan dan DTSEN sering terjadi. Kondisi ini membuat sistem penyaluran tidak dapat memproses pencairan bantuan secara otomatis. Oleh karena itu, penerima disarankan untuk selalu memeriksa keakuratan data dan melakukan verifikasi ulang bila ditemukan ketidaksesuaian.
Kewajiban Pembaruan Data Keluarga
Penerima bantuan PKH wajib memperbarui data secara rutin saat ada perubahan kondisi keluarga. Contohnya seperti meninggalnya anggota keluarga, bertambahnya anggota keluarga baru, anak yang sudah tidak sekolah, atau perubahan status ekonomi keluarga. Tanpa pembaruan ini, sistem Kemensos dapat menunda atau bahkan menonaktifkan bantuan hingga data terbaru dikonfirmasi.
Kebijakan Satu Keluarga Satu Bansos
Pemerintah juga memberlakukan kebijakan agar satu keluarga hanya menerima satu jenis bantuan sosial saja. Jika ditemukan satu keluarga menerima lebih dari satu bantuan, maka ada kemungkinan salah satu bantuan akan dihentikan. Kebijakan ini bertujuan agar bansos bisa didistribusikan secara merata dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Kendala Teknis dan Administrasi
Selain faktor data, kendala teknis juga menjadi penyebab keterlambatan pencairan. Beberapa masalah teknis yang umum terjadi adalah rekening penerima yang tidak aktif atau diblokir, tidak sesuainya nama rekening dengan data penerima, serta keterlambatan transfer dana dari pemerintah ke bank penyalur. Oleh sebab itu, penerima disarankan untuk rutin memeriksa status rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan segera melaporkan jika terdapat kendala ke bank atau pendamping PKH.
Kewajiban Penerima Bansos
Selain pembaruan data, penerima PKH juga wajib menjalankan sejumlah kewajiban program agar bantuan tetap berjalan. Kewajiban tersebut meliputi memastikan anak tetap bersekolah, ibu hamil dan balita mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin, serta aktif mengikuti kegiatan yang diwajibkan pendamping PKH. Ketidakpatuhan pada kewajiban ini bisa berakibat pada penangguhan atau penghentian bantuan.
Cara Cek Status Pencairan PKH November 2025
Masyarakat dapat memeriksa status pencairan PKH melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan nama sesuai KTP, pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
- Isi kode captcha dan klik “Cari Data”.
- Lihat hasil status penerimaan dan periode pencairan bantuan.
Jika status menunjukkan "SI (Standing Instruction)", berarti dana sedang dalam proses transfer. Bila status kosong, segera hubungi pendamping PKH atau pemerintah desa untuk mendapatkan penjelasan dan bantuan.
Tips Agar Bansos PKH Cair Tepat Waktu
Untuk memastikan bansos PKH cair tepat waktu, penerima dapat melakukan:
- Pastikan data pribadi dan keluarga sudah akurat dan valid di DTSEN.
- Segera laporkan setiap perubahan data ke dinas sosial setempat.
- Patuhi semua kewajiban program PKH yang ditetapkan Kemensos.
- Periksa rekening bank secara berkala agar dalam kondisi aktif.
- Terus berkoordinasi dengan pendamping PKH bila mengalami kendala administratif.
Pemerintah secara konsisten melakukan pembaruan data dan peningkatan sistem agar bantuan PKH tetap tepat sasaran. Masyarakat diharapkan aktif memantau dan berkomunikasi dengan pendamping agar hambatan pencairan dapat segera diatasi. Langkah ini penting agar bantuan sosial dapat segera tersalurkan kepada keluarga yang sebenarnya membutuhkan.
