Setelah tiga kali diusulkan, pada 10 November 2025 Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara resmi di Istana Negara. Soeharto menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang menerima penghargaan tersebut tahun ini, menandai pengakuan negara atas kiprahnya bagi bangsa.
Soeharto dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memerintah selama 31 tahun dari 1967 hingga 1998. Masa kepemimpinannya merupakan periode penting yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia modern hingga sekarang.
Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
Perjalanan Soeharto memimpin bermula dari peristiwa G30S tahun 1965 yang mengguncang Indonesia. Selaku Panglima Kostrad, Soeharto bergerak cepat mengendalikan keamanan saat negara terbelah oleh konflik politik antara pendukung dan penentang Partai Komunis Indonesia.
Pada 11 Maret 1966, Soeharto mendapat mandat melalui Surat Perintah Supersemar dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Surat ini menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan Soeharto, yang kemudian membubarkan PKI dan menangkap tokoh pro-Soekarno. Tahun 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden yang kemudian disahkan pada 1968.
Fokus utama kepemimpinannya adalah menyelamatkan ekonomi nasional yang saat itu terpuruk dengan inflasi mencapai 600 persen. Soeharto menggandeng sekelompok ekonom muda lulusan Amerika Serikat yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" untuk merumuskan kebijakan ekonomi baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara Barat dipulihkan, dan pengelolaan fiskal diperketat.
Sementara itu, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar pada Pemilu 1971, sehingga posisinya sebagai figur sentral negara semakin kokoh.
Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
Era tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa kejayaan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara bertambah besar. Soeharto meluncurkan Repelita, Rencana Pembangunan Lima Tahun, guna mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur masif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 persen per tahun, inflasi menurun signifikan, dan angka kemiskinan berhasil ditekan. Pada 1984, Indonesia diakui oleh FAO sebagai negara swasembada beras, sebuah pencapaian yang mengukuhkan julukan Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan."
Namun kemajuan ini diiringi dengan sentralisasi kekuasaan politik. Semua organisasi masyarakat diwajibkan menerapkan asas tunggal Pancasila. Media dikontrol ketat, dan kritik terhadap pemerintah kerap dicap sebagai ancaman negara. Demonstrasi mahasiswa, seperti Peristiwa Malari 1974, yang menentang korupsi dan dominasi modal asing, berakhir dengan penangkapan massal dan pembredelan media.
Pada masa ini, keluarga Cendana, yang merupakan lingkaran inti keluarga Soeharto, mulai membangun kerajaan bisnis di sektor strategis seperti kehutanan, tambang, dan telekomunikasi.
Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
Memasuki akhir 1980-an, harga minyak dunia anjlok drastis. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan liberalisasi sektor keuangan. Namun langkah ini memperlebar ketimpangan sosial dan semakin memperkuat jaringan bisnis kroni.
Di era 1990-an, kedekatan Soeharto dengan keluarga dan konglomerat semakin nyata. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap berada di bawah kontrol ketat pemerintah. MPR rutin memilihnya kembali tanpa pesaing berarti.
Krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia dengan hebat. Nilai tukar rupiah jatuh dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS, dan inflasi meroket hingga dua digit. Gelombang PHK dan kemiskinan massal membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap rezim Soeharto.
Desakan reformasi datang dari berbagai kelompok, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan sebagian elite militer. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menewaskan empat mahasiswa, menjadi pemicu percepatan keruntuhan rezim. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri, mengakhiri 31 tahun masa kekuasaannya.
Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai pembangun ekonomi dan simbol stabilitas nasional. Sebaliknya, bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, ia menjadi lambang otoritarianisme dan korupsi sistemik.
Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern. Struktur kekuasaan, praktik patronase, dan pemahaman tentang stabilitas yang terbentuk pada masa pemerintahannya masih memengaruhi jalannya negara sampai hari ini. Nama Soeharto tidak hanya menjadi bagian sejarah, tetapi juga refleksi panjang pengaruh Orde Baru dalam kehidupan Indonesia kontemporer.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id
