Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani saat ini tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penggunaan ijazah doktor palsu. Laporan tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi yang menilai integritas akademik Arsul Sani sebagai hakim MK patut dipertanyakan.
Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menyatakan bahwa integritas akademik merupakan syarat utama bagi seorang hakim MK. Ia menegaskan bila terbukti menggunakan ijazah palsu, hal itu tidak hanya mencoreng nama Arsul Sani, tetapi juga merusak kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.
Bukti lapangan yang diajukan dalam laporan ini cukup menguatkan isu tersebut. Aliansi menyerahkan sejumlah bukti berupa pemberitaan media yang mengungkap adanya penyelidikan oleh otoritas antikorupsi Polandia terhadap legalitas universitas tempat Arsul Sani diduga memperoleh gelar doktor pada 2023. Penyelidikan ini berfokus pada validitas kampus yang bersangkutan.
Penyelidikan di Polandia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setempat yang menilai adanya indikasi korupsi dan penyimpangan dalam proses pendidikan di universitas tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan gelar akademik yang dipakai Arsul Sani sebagai dasar untuk menduduki jabatan hakim MK.
Di tengah tekanan dan tudingan ini, Arsul Sani memilih langkah yang tenang dan tidak ingin membuat polemik di ruang publik. Ia mengaku terikat oleh kode etik hakim yang mengharuskannya mengedepankan sikap profesional. Arsul menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Menanggapi isu ini, Majelis Kehormatan MK memiliki kewenangan menginvestigasi dan mengambil tindakan sesuai aturan internal jika ditemukan pelanggaran kode etik. Proses tersebut akan menentukan langkah selanjutnya terkait status akademik dan profesionalisme Arsul Sani sebagai hakim.
Kasus ini menjadi perhatian penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusi tertinggi di Indonesia. Gelar akademik seorang hakim MK bukan hanya formalitas, tetapi mencerminkan kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas menjaga konstitusi.
Berikut ini beberapa poin penting dalam kasus dugaan ijazah palsu Arsul Sani:
1. Laporan resmi diajukan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi.
2. Bukti kuat didasarkan pada penyelidikan universitas di Polandia oleh otoritas antikorupsi.
3. Arsul Sani memilih tidak bersikap defensif di publik dan menyerahkan masalah ke MKMK.
4. Majelis Kehormatan MK akan menindaklanjuti laporan sesuai dengan kode etik hakim.
5. Integritas akademik hakim MK menjadi sorotan utama dalam menjaga kepercayaan konstitusi.
Langkah selanjutnya akan sangat menentukan bagaimana Mahkamah Konstitusi menangani isu ini. Publik menuntut transparansi dan keadilan agar institusi tetap dipercaya sebagai lembaga yang menjaga konstitusi negara. Kasus ini juga menjadi peringatan agar verifikasi legalitas gelar akademik pejabat publik dilakukan lebih ketat dan akurat.
Sementara itu, kasus Arsul Sani membuka diskusi lebih luas tentang perlunya penguatan mekanisme pengawasan di internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk memastikan seluruh hakim benar-benar memenuhi standar kompetensi dan moral yang tinggi. Seiring proses hukum dan etik berjalan, perhatian publik terhadap isu ini diperkirakan tetap tinggi.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
