PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau kembali mengusung visi geopolitik Presiden pertama RI, Soekarno, yakni konsep "Bangsa Samudra" sebagai arah pembangunan ke depan. Konsep ini menegaskan bahwa laut harus dijadikan halaman depan pembangunan, khususnya di wilayah strategis Selat Malaka.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengemukakan bahwa selama ini pembangunan cenderung berorientasi ke daratan, yang berdampak pada kerusakan ekosistem hutan. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diubah dengan cara pandang kelautan yang menempatkan laut sebagai fokus utama untuk memajukan daerah seperti Riau.
Selat Malaka Sebagai Pusat Pembangunan
Hasto menekankan posisi Selat Malaka sebagai jalur perdagangan global yang krusial, di mana sekitar 80% minyak dunia melewati perairan ini. Kondisi tersebut menjadikan Selat Malaka sebagai titik sentral yang strategis untuk pembangunan ekonomi dan geopolitik Riau.
Menurutnya, potensi kemaritiman yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk memacu perkembangan wilayah. Visi ini sangat relevan karena selama ini pembangunan di Riau lebih banyak berfokus pada sumber daya ekstraktif di pedalaman.
Pesan Megawati Soekarnoputri Tentang Pembangunan dan Lingkungan
Visi Bangsa Samudra yang diusung PDIP Riau juga sesuai dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Hasto mencatat bahwa hutan-hutan di Riau mengalami kerusakan parah akibat ekspansi yang tidak terkendali.
Selain itu, Megawati mengingatkan untuk merawat sungai-sungai besar di Riau seperti Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri. Sungai-sungai ini menjadi fondasi utama peradaban masyarakat setempat dan harus dijaga kebersihannya agar tidak menjadi halaman belakang pembangunan.
Komitmen PDIP Riau dalam Pengelolaan Politik dan Lingkungan
Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, menambahkan bahwa kemenangan elektoral partainya harus diikuti dengan komitmen moral. Menurutnya, kekuasaan yang diperoleh dari rakyat wajib dikelola dengan rendah hati dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Zukri menyatakan bahwa visi pembangunan yang berfokus pada aspek maritim dan pelestarian lingkungan akan menjadi prioritas kebijakan PDIP di Riau. Hal ini sejalan dengan konsep etis dalam pembangunan yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tapi juga keberlanjutan ekologi.
Strategi Menuju Pembangunan Ekonomi Maritim yang Berkelanjutan
Untuk mewujudkan visi Bangsa Samudra, pengurus PDIP di Riau merancang langkah-langkah strategis berikut:
- Mengalihkan fokus pembangunan dari eksploitasi sumber daya ekstraktif di pedalaman ke sektor kelautan.
- Mengoptimalkan potensi ekonomi maritim sebagai penggerak utama pertumbuhan daerah.
- Menjaga kelestarian hutan dan sungai demi keberlanjutan lingkungan hidup.
- Melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Mengimplementasikan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan.
Penerapan paradigma Bangsa Samudra diyakini mampu mengembalikan kejayaan Riau sebagai wilayah yang krusial dalam hubungannya dengan jalur perdagangan internasional. Dengan menjadikan laut sebagai prioritas, Riau berpeluang memperkuat posisi strategisnya secara regional dan global.
PDIP menegaskan bahwa paradigma ini tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik, tapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem laut dan sungai. Hal ini menjadi bagian dari upaya merawat Pertiwi dan mewujudkan pembangunan yang adil dan lestari.
Visi kepemimpinan Soekarno yang dihidupkan kembali ini diharapkan bisa menjadi landasan kuat bagi arah pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah pesisir seperti Riau. PDIP berkomitmen mengawal proses tersebut agar dapat melahirkan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat.
