Erick Thohir Ultimatum Dualisme Federasi, Cabor Apa Saja yang Terdampak?

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengeluarkan ultimatum tegas terkait persoalan dualisme federasi di beberapa cabang olahraga (cabor) nasional. Dalam kesempatan konferensi pers menjelang SEA Games 2025, Erick menegaskan bahwa perpecahan di tubuh organisasi olahraga harus segera diselesaikan dalam waktu tiga bulan, sebelum Januari 2026. Jika tidak mencapai titik temu hingga saat itu, pemerintah akan mengambil sikap tegas dan melakukan intervensi.

"Isu dualisme harus sudah tuntas dalam tiga bulan ke depan. Kalau sampai Januari masih ada pembelahan walau sudah ada musyawarah dan mufakat, kami akan mengambil posisi," ujar Erick di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dampak Dualisme pada Pengembangan Olahraga

Erick menjelaskan bahwa dualisme kepengurusan membatasi konsolidasi organisasi dan menimbulkan hambatan serius dalam pembinaan olahraga nasional. Tanpa kesatuan visi dan kepemimpinan yang solid, sulit bagi Indonesia untuk menyusun agenda strategis dalam menghadapi event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Dalam konteks ini, keharmonisan federasi berperan langsung pada prestasi atlet, karena stabilitas manajemen memungkinkan atlet fokus berlatih dan mengukir prestasi.

Cabang Olahraga yang Masih Mengalami Dualisme

Dari berbagai sumber dan fakta terkini, Erick Thohir menyoroti setidaknya tiga cabor yang masih menghadapi persoalan dualisme federasi yakni tenis meja, tinju, dan berkuda.

1. Tenis Meja
   Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) mengalami dualisme selama lebih dari satu dekade. Ada tiga kubu yang berkonflik: satu dipimpin Peter Layardi Lay, satu di bawah Komjen Pol (Purn) Oegroseno, dan satu lagi di pimpinan Lukman Eddy. Kondisi ini menyebabkan kemunduran prestasi signifikan. Tenis meja bahkan tidak dipertandingkan pada PON XX Papua 2021 dan atletnya absen pada SEA Games 2019, 2021, dan 2023, sehingga memupus harapan perkembangan kompetitif cabang olahraga ini.

2. Tinju
   Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) menghadapi tantangan akibat munculnya organisasi tandingan yang tidak diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) namun direkomendasikan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Polemik ini bermula dari keputusan KOI yang melarang Pertina karena tidak berafiliasi dengan badan tinju dunia World Boxing (Lo WB). Wakil Ketua Umum Pertina, Ivanhoe Semen, mendesak Menpora segera turun tangan karena situasi ini merugikan atlet dan pelatih di lapangan. Pengurus Pertina menilai ada unsur konspirasi dalam pembentukan organisasi tandingan yang mengklaim aset dan alumni Pertina tanpa kontribusi nyata.

3. Berkuda
   Dualisme juga terjadi di Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi). Kubu yang dipimpin oleh Aryo Djojohadikusumo menggelar Munaslub pada 2 November 2024, yang menurut sejumlah pengurus provinsi dianggap sah dan sejalan dengan AD/ART dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ada kubu lain di bawah Triwatty Marciano yang menolak dan menganggap Munaslub ilegal. Konflik kepentingan dalam tubuh KONI Pusat juga memicu ketegangan, di mana perpanjangan masa jabatan Triwatty dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kubu Triwatty berencana melakukan Munas resmi pada 13-15 November 2024 dan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi Munaslub tersebut.

Langkah Pemerintah dan Harapan ke Depan

Ultimatum Erick Thohir mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kesatuan dan stabilitas di tubuh organisasi olahraga Indonesia. Dalam tiga bulan ke depan, diharapkan seluruh pihak yang terlibat mampu menurunkan ego dan menyelesaikan konflik demi kemajuan olahraga nasional. Erick juga menegaskan pentingnya keharmonisan federasi agar proses pembinaan atlet berjalan optimal dan prestasi Indonesia di tingkat regional maupun internasional bisa meningkat.

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) siap mengambil langkah tegas jika resolusi damai tidak tercapai. Ini menjadi sinyal penting bahwa pengelolaan cabor harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar dapat menghasilkan prestasi berkelanjutan sekaligus menjaga nama baik olahraga Indonesia di mata dunia.

Dengan demikian, penyelesaian dualisme federasi merupakan bagian krusial dalam strategi pembangunan olahraga nasional guna mewujudkan target ambisius Indonesia sebagai salah satu kekuatan olahraga utama di Asia Tenggara dan kancah global. Pemerintah, pengurus cabor, pelatih, dan atlet harus bersinergi membangun masa depan olahraga yang lebih baik dan berprestasi.

Source: www.beritasatu.com