Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi memberikan sanksi kepada Indonesia setelah menolak memberikan visa kepada enam atlet senam asal Israel yang dijadwalkan berlaga di Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta. Keputusan pemerintah Indonesia ini memicu kecaman keras dari IOC karena dinilai melanggar prinsip dasar Olimpiade yang menentang diskriminasi terhadap atlet dalam kompetisi internasional.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Dewan Eksekutif IOC pada 22 Oktober 2025, organisasi penyelenggara Olimpiade tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas pembatalan visa yang dilakukan pemerintah Indonesia. IOC menegaskan bahwa setiap atlet yang memenuhi syarat harus mendapatkan kesempatan mengikuti kompetisi tanpa diskriminasi, termasuk aspek politik dan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam Piagam Olimpiade.
“Sikap dasar Olimpiade adalah netralitas politik dan penghormatan pada otonomi olahraga. Semua atlet yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam ajang internasional,” tegas pernyataan tersebut.
Dampak Sanksi IOC bagi Indonesia
Sebagai konsekuensi dari pembatalan visa tersebut, IOC mengumumkan penghentian semua komunikasi resmi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait usulan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional mendatang, termasuk Olimpiade dan Youth Olympic Games (YOG). IOC juga merekomendasikan federasi-federasi olahraga internasional untuk menangguhkan penyelenggaraan event di Indonesia sebelum ada jaminan resmi terkait akses bagi seluruh atlet, termasuk dari Israel.
Selain itu, Dewan IOC meminta KOI dan Federasi Senam Internasional (FIG) hadir dalam pertemuan di Swiss guna membahas isu visa yang memicu sengketa. IOC memperingatkan jika Indonesia tidak memberikan jaminan tak diskriminatif secara tertulis, maka negara ini akan kehilangan peluang menjadi tuan rumah event olahraga bergengsi di masa depan.
Reaksi dan Sikap Pemerintah Indonesia
Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, mengakui bahwa keputusan menolak kehadiran atlet Israel adalah keputusan bersama pemerintah yang sudah dipertimbangkan secara matang meski risiko sanksi telah diketahui. Okto menyatakan, “Kita tahu akan ada konsekuensi, namun keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan hormat pada keputusan yang sudah ditetapkan.”
Selain itu, Menko Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Kumham) juga menegaskan sikap pemerintah yang menolak memberikan visa kepada atlet Israel demi mempertahankan prinsip politik luar negeri Indonesia. Pernyataan resmi dari Menko Kumham pada Oktober 2025 menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengubah kebijakan tersebut demi ajang olahraga apapun.
Isu Politik dan Olahraga dalam Kontes Global
Kasus ini menjadi sorotan karena menggabungkan dimensi politik internasional dan dunia olahraga yang umumnya mengedepankan netralitas. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, memiliki sikap politik yang dikenal menolak pengakuan terhadap Israel, yang berpengaruh pada keputusan penolakan visa atlet.
Namun, IOC menegaskan bahwa arena olahraga harus bebas dari pengaruh politik dan semua negara anggota wajib menjamin hak partisipasi atlet tanpa diskriminasi apapun. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi berdampak negatif terhadap reputasi dan kesempatan pengembangan olahraga nasional.
Peluang Indonesia di Pentas Olahraga Dunia Terancam
Dengan adanya sanksi dari IOC, posisi Indonesia sebagai kandidat tuan rumah multi-event olahraga dunia kini menghadapi hambatan besar. Sebelumnya, Indonesia tengah berusaha menjadi tuan rumah Youth Olympic Games 2030 dan memperkuat posisi di komunitas olahraga internasional. Namun, insiden penolakan visa terhadap atlet Israel ini mengancam untuk menghentikan peluang tersebut sampai ada kepastian jaminan partisipasi atlet dari semua negara.
IOC secara terbuka menyatakan akan memantau kebijakan pemerintah Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia. Mereka akan meninjau kembali kemungkinan pengembalian kerja sama apabila ada komitmen tegas untuk menghormati prinsip tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan event selanjutnya.
Tantangan Diplomasi Olahraga dan Kebijakan Indonesia
Kasus ini juga mendorong KOI dan pemerintah Indonesia untuk intensif melakukan diplomasi olahraga di tingkat internasional agar dampak sanksi bisa diminimalisir. Pihak KOI menyatakan akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan IOC dan FIG untuk mencari solusi atas permasalahan visa tersebut sembari tetap menghormati keputusan pemerintah.
Insiden ini menandai titik krusial hubungan olahraga dan diplomasi bagi Indonesia, yang perlu mencari keseimbangan antara kebijakan luar negeri dan komitmen pada prinsip netralitas olahraga internasional demi mendukung pengembangan prestasi dan reputasi di kancah global.
Source: www.viva.co.id
