Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memberikan ultimatum tegas kepada empat cabang olahraga (cabor) yang masih mengalami dualisme kepengurusan. Empat cabor tersebut adalah tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw yang selama ini tertunda penyelesaiannya.
Masalah dualisme ini tidak hanya memecah federasi namun juga merugikan para atlet karena mereka menjadi terhambat tampil di pentas internasional. Erick menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan agar fokus bisa dialihkan ke pembinaan prestasi dan persiapan berbagai ajang besar seperti PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.
Langkah Menpora dan Tuntutan Konsolidasi
Erick Thohir menuturkan bahwa pembenahan tata kelola olahraga prestasi menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di kancah olahraga dunia. Ia mengingatkan bahwa keharmonisan organisasi merupakan faktor kunci dalam mencetak prestasi atlet.
Kemenpora pun meminta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengambil langkah konkret berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan. Surat resmi telah dikirimkan kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober 2025, dengan batas waktu penyelesaian konflik hingga akhir Desember 2025.
Respons dan Sikap KONI terhadap Dualisme
Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Lukman Djajadikusuma, menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi intensif dengan KOI dan Kemenpora dalam mencari solusi dualisme. Menurutnya, prinsip yang dipegang sama adalah tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.
KONI berharap penyelesaian konflik ini dapat berawal dari internal masing-masing cabor dengan upaya konsolidasi antar kubu yang berseberangan. “Kita memediasi, tapi yang utama mereka harus berinisiatif dulu,” jelas Lukman.
Lebih lanjut, Lukman menegaskan bahwa para atlet harus menjadi perhatian utama dan tidak boleh menjadi korban konflik organisasi. “Siapa pun yang terbaik, dia yang berhak mewakili Indonesia di SEA Games atau Asian Games,” tegasnya.
Dampak Negatif Dualisme terhadap Atlet dan Pengembangan Olahraga
Kasus dualisme ini membawa dampak negatif yang nyata bagi pembinaan olahraga nasional. Atlet yang seharusnya fokus berlatih dan bertanding harus menghadapi ketidakpastian akibat ketidakharmonisan pengurus cabang olahraga.
Hal ini menimbulkan kegelisahan sekaligus kekhawatiran karena dapat menghambat regenerasi dan prestasi olahraga Indonesia secara keseluruhan. Kondisi ini juga bertentangan dengan semangat pembinaan olahraga yang menempatkan atlet sebagai aktor utama dalam olahraga.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Penyelesaian Konflik
Untuk mencapai penyelesaian, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak termasuk federasi, KOI, KONI, dan pemerintah. Musyawarah dan mufakat menjadi fondasi penting dalam memecahkan kendala agar organisasi kembali harmonis.
Pemerintah melalui Menpora menegaskan bahwa perbaikan tata kelola internal di Kemenpora sudah dilakukan dan berharap KOI, KONI, serta federasi juga melakukan hal serupa. Dengan begitu, prioritas dapat dialihkan ke pengembangan program olahraga dan peningkatan prestasi atlet.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang diharapkan dapat diambil oleh instansi terkait:
- Penyelesaian dualisme internal di masing-masing cabor melalui pertemuan dan konsolidasi antar kubu.
- Mediasi aktif dari KONI dan KOI untuk memfasilitasi dialog dan kesepakatan bersama.
- Penetapan manajemen kepengurusan yang sah dan diakui secara resmi sesuai regulasi.
- Fokus pada program pembinaan yang mendukung atlet berprestasi tanpa intervensi kepentingan personal atau kelompok.
- Pengawasan oleh Kemenpora terkait implementasi tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Upaya ini dinilai sangat penting untuk memperbaiki sinergi dan memastikan atlet Indonesia mendapatkan kesempatan terbaik di ajang olahraga internasional. Pemerintah serta organisasi olahraga nasional terus mendorong penyelesaian dualisme agar cita-cita olahraga prestasi dapat terwujud tanpa hambatan internal.
