PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan industri domestik sebelum pemerintah menerapkan insentif untuk mobil listrik berbasis bahan baku lokal. Hal ini sebagai respons atas rencana kebijakan insentif kendaraan listrik yang mulai fokus pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksi mobil listrik.
Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto, menyatakan bahwa Toyota siap mengikuti regulasi pemerintah terkait insentif tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harus disertai peta jalan yang realistis dan terukur untuk seluruh rantai pasok industri hulu hingga hilir, termasuk dalam produksi baterai kendaraan listrik.
Kesiapan Industri Hulu hingga Hilir
Nandi menjelaskan bahwa industri lokal perlu dipersiapkan secara bertahap, dimulai dari perakitan komponen hingga penggunaan material lokal yang memenuhi standar kualitas industri otomotif. Ia menggarisbawahi bahwa bukan hanya regulasi yang penting, tetapi kesiapan setiap segmen industri harus benar-benar diperhatikan agar insentif dapat berjalan efektif.
Salah satu tantangan utama adalah kaitan dengan ketersediaan bahan baku, terutama baja, yang saat ini masih belum memenuhi standar otomotif yang ketat. "Untuk baja saja, industri lokal masih belum mampu menyediakan kualitas yang sangat tinggi seperti yang dibutuhkan otomotif. Saat ini, produsen lokal lebih banyak fokus ke pasar konstruksi yang volumenya lebih besar tetapi standar kualitasnya lebih rendah," ujar Nandi.
Peran Baterai dan Teknologi Pendukung
Selain baja, fokus utama lain adalah kesiapan produksi baterai berbahan nikel. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya nikel, produksi baterai kendaraan listrik tidak bisa hanya mengandalkan bahan bakunya saja. Produksi baterai memerlukan investasi besar serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni.
Menurut Nandi, industri baterai harus dibangun dengan pendekatan yang matang dan berkelanjutan agar bisa memenuhi kebutuhan produksi mobil listrik di dalam negeri. Pendekatan tersebut juga harus memperhatikan jenis teknologi baterai, misalnya antara baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) dan baterai berbasis nikel yang menawarkan insentif berbeda sesuai dengan potensi dan biaya produksinya.
Usulan Insentif Pemerintah dan Tantangan Implementasi
Kementerian Perindustrian telah mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026. Skema insentif tersebut mempertimbangkan segmentasi kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan. Dalam keadaan ini, mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan nikel mungkin mendapatkan insentif lebih besar dibandingkan baterai LFP.
Namun, Nandi menegaskan bahwa pemberian insentif harus berdasar pada kondisi nyata industri pendukung. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penerapan kebijakan TKDN dan insentif mobil listrik:
- Melakukan evaluasi mendalam terkait kesiapan industri lokal dari hulu hingga hilir.
- Mendorong peningkatan kualitas bahan baku, terutama baja, sesuai standar otomotif.
- Mendorong investasi dan pengembangan teknologi untuk produksi baterai berbasis nikel.
- Menyusun peta jalan bertahap untuk implementasi TKDN secara realistis.
- Mengakomodasi insentif yang sesuai dengan jenis baterai dan teknologi yang digunakan.
Tahapan Lokalisasi Produksi
Selain itu, Toyota mendorong penerapan tahapan lokalisasi yang dimulai dengan perakitan lokal dan secara bertahap menggunakan bahan baku dalam negeri. Hal ini dianggap sebagai pendekatan yang lebih tepat daripada penerapan TKDN secara langsung pada seluruh komponen mengingat tantangan yang ada saat ini.
Pendekatan bertahap ini juga memungkinkan industri menyelaraskan kapasitas dan kualitas produksi, termasuk aspek supply chain yang krusial. Dengan demikian, kemampuan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan komponen berkualitas dapat meningkat secara berkelanjutan.
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri di sektor otomotif dan bahan baku menjadi kunci utama agar insentif mobil listrik berbasis bahan lokal dapat berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah konkrit yang sesuai dengan realitas kesiapan industri agar kebijakan ini tidak menimbulkan hambatan produksi maupun harga kendaraan listrik di pasar domestik.
Baca selengkapnya di: www.suara.com




