Dialog Industri Otomotif Nasional yang digelar di tengah pagelaran IIMS 2026 mengangkat topik kritis tentang masa depan industri otomotif Indonesia pasca berakhirnya insentif kendaraan listrik per 31 Desember 2025. Para pelaku industri dan pengamat ekonomi berkumpul untuk membahas dampak kebijakan yang tidak lagi memberikan subsidi seperti PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 10% dan pembebasan bea masuk 0% bagi kendaraan listrik impor serta rakitan lokal.
Pertumbuhan luar biasa segmen kendaraan listrik pada 2025 yang mencapai kenaikan 70% menunjukkan bahwa insentif fiskal selama ini efektif menurunkan hambatan harga sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap teknologi listrik. Penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) malah naik hingga 141%, mencapai 104 ribu unit, meski pasar otomotif secara umum mengalami perlambatan akibat tekanan daya beli. Namun, tantangan besar muncul di 2026 ketika subsidi tersebut dihentikan, memunculkan kebutuhan strategi baru agar pasar EV tetap berkembang.
Insentif Berakhir, Apa Implikasinya?
Penghentian insentif fiskal pada akhir 2025 berpotensi menurunkan daya beli konsumen terhadap kendaraan listrik. Ketentuan kritis yang berakhir antara lain adalah PPN DTP 10% dan pembebasan bea masuk 0% untuk CBU dan CKD dalam skema tertentu. Hal ini dikhawatirkan dapat menghilangkan daya saing harga EV dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.
Namun, sejumlah pelaku industri menawarkan solusi adaptif. Misalnya, VinFast menekankan pentingnya membangun ekosistem pendukung, terutama infrastruktur pengisian daya yang merata dengan ribuan stasiun charging V-Green. Strategi ini difokuskan untuk menguatkan kepercayaan konsumen melalui kemudahan akses dan jaminan nilai jual kembali (resell value guarantee).
Sementara itu, Geely Indonesia memilih pendekatan teknologi fleksibel dengan menghadirkan Extended Range Electric Vehicle (EREV). Model Boyue ER-EV mampu menawarkan jangkauan hingga 1.575 km, menjawab kekhawatiran mengenai keterbatasan jarak tempuh kendaraan listrik murni. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan transisi bagi konsumen yang masih ragu beralih sepenuhnya ke EV.
Skenario Insentif Bersyarat: Solusi Ekonomi Realistis
Josua Pardede, pengamat ekonomi senior dari Perbanas, melihat fenomena pembelian kendaraan listrik yang dipercepat menjelang akhir insentif sebagai indikasi front loading. Kondisi fiskal negara yang ketat, dengan defisit APBN mendekati 3 persen PDB, membatasi kemampuan pemerintah memberikan dukungan penuh secara terus-menerus.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan pasar EV, Josua mengusulkan pemberian insentif bersyarat. Skema ini dapat mengutamakan pembeli mobil pertama (first-time buyer) atau kendaraan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi. Dengan demikian, insentif diberikan secara lebih terarah dan efisien sesuai prioritas pengembangan industri dalam negeri.
Munawar Chalil, Ketua Umum ICMS, menegaskan bahwa dialog ini merupakan bagian dukungan terhadap target nasional pemerintah mencapai 600.000 unit kendaraan listrik pada 2030. Ia menyoroti perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah yang terintegrasi dan inovasi produsen agar sektor otomotif dapat terus berkembang dan beradaptasi tanpa kehilangan daya saing.
Tantangan dan Peluang di Era Pasca-Insentif
Industri otomotif Indonesia menghadapi babak baru yang menuntut strategi inovatif dan kolaborasi multisektor. Selain insentif fiskal, pengembangan ekosistem seperti ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi aspek krusial dalam mendorong adopsi EV. Produsen juga didorong untuk mengembangkan teknologi yang menjawab kekhawatiran konsumen seperti keterbatasan jarak tempuh dan keandalan produk.
Berikut beberapa langkah kunci yang dibahas dalam forum ICMS:
- Memperkuat infrastruktur pengisian daya EV secara nasional.
- Memberikan jaminan nilai jual kembali bagi konsumen EV.
- Mengembangkan kendaraan listrik dengan teknologi jarak tempuh extended (EREV).
- Mengusulkan pemberian insentif bersyarat dengan kriteria TKDN dan first-time buyer.
- Mendukung sinergi kebijakan fiskal dan regulasi agar industri tetap kompetitif.
Diskusi ini menggarisbawahi bahwa meskipun insentif langsung kepada konsumen berkurang, peluang bisnis serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik tetap terbuka lebar. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan pemerintah dan pelaku industri menerjemahkan tantangan menjadi inovasi yang berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan nilai tambah dalam negeri.
Dengan dinamika seperti ini, masa depan otomotif nasional berpeluang memasuki era transformasi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sesuai dengan target pemerintah dan harapan masyarakat akan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Baca selengkapnya di: carvaganza.com
