Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga secara utuh (CBU) dari India tidak memberikan efek signifikan bagi perekonomian nasional. Langkah ini dinilai justru dapat melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi mencukupi.
Kebijakan impor kendaraan niaga untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini memicu kontroversi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian dan DPR. Kadin menyatakan bahwa produsen kendaraan nasional mampu memenuhi kebutuhan kendaraan tersebut, sehingga impor tidak diperlukan dan berpotensi merugikan industri domestik.
Kapasitas Industri Otomotif Nasional
Produsen otomotif dalam negeri mampu memproduksi lebih dari 400.000 unit pick up setiap tahun. Kapasitas tersebut jauh melebihi kebutuhan 105.000 unit kendaraan niaga untuk program KDKMP. Namun, kapasitas produksi ini belum termanfaatkan secara optimal. Industri lokal telah memproduksi kendaraan dari merek-merek ternama seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi Motors, Wuling Motors, DFSK, Toyota, hingga Daihatsu.
Selain itu, sebagian besar model produksi lokal memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen. Hal ini memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian, mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Dampak Negatif Impor CBU terhadap Industri Lokal
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menegaskan bahwa impor kendaraan utuh berpotensi menggerus investasi yang sudah dilakukan pada sektor otomotif nasional. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan agenda industrialisasi dan hilirisasi yang sedang didorong pemerintah.
Kendaraan yang diimpor secara utuh mengancam keberlangsungan industri komponen otomotif dalam negeri. Komponen seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, hingga perangkat elektronik menjadi tulang punggung ekosistem otomotif nasional. Jika kendaraan impor mendominasi, permintaan terhadap komponen lokal akan menurun sehingga mengganggu rantai pasok dan mengurangi tingkat nilai tambah nasional.
Kebutuhan Kendaraan Program KDKMP Sebaiknya Dipenuhi dari Dalam Negeri
Kadin mengusulkan agar pemerintah membatalkan rencana impor ini dan memberikan kesempatan kepada industri nasional untuk memenuhi kebutuhan program KDKMP. Kementerian Perindustrian bersama asosiasi industri juga menyatakan kesiapannya menyuplai kendaraan niaga, termasuk varian 4×4 meskipun membutuhkan waktu persiapan produksi.
Produksi dalam negeri akan memberikan efek pengganda positif bagi ekonomi nasional. Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produksi lokal juga mampu memperkuat basis pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi yang menargetkan pertumbuhan hingga 8 persen.
Regulasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Secara regulasi, kendaraan bermotor termasuk dalam kategori barang bebas impor sehingga tidak memerlukan persetujuan impor khusus. Namun, Kadin menyoroti bahwa kebijakan perdagangan harus sinkron dengan kebijakan industri untuk menjaga keberlanjutan sektor manufaktur lokal.
Pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema prioritas kendaraan dengan tingkat TKDN tinggi. Alternatif lain adalah penerapan skema perakitan lokal (CKD/IKD) dan membuka kemitraan manufaktur dengan perusahaan domestik. Pendekatan ini memungkinkan impor tetap berlangsung apabila spesifikasi kendaraan tertentu tidak tersedia secara lokal, tanpa mengorbankan industri nasional.
Status Realisasi Impor dan Peran Perusahaan Pelaksana
Untuk mendukung program KDKMP, pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisiknya. Perusahaan ini sedang merealisasikan impor kendaraan dari India, termasuk 35.000 unit pick up 4×4 merek Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pick up 4×4 Tata Motors, dan 35.000 unit truk ringan dari produsen yang sama.
Pengiriman dilakukan secara bertahap sepanjang tahun berjalan, dan sekitar 200 unit pick up Mahindra telah tiba di Indonesia. Meski demikian, Kadin berharap pemerintah dapat mengedepankan produksi domestik dan memperkuat industri lokal ketimbang mengandalkan impor massal.
Kaidah Dasar Industrialiasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam agenda pembangunan nasional, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi. Program tersebut diharapkan membuka lapangan pekerjaan, menciptakan keadilan ekonomi, dan memacu transfer teknologi serta pengembangan sumber daya manusia lokal.
Kadin menegaskan bahwa misi ini hanya dapat tercapai bila sektor industri otomotif domestik diperkuat dengan kebijakan konsisten. Industri otomotif nasional harus dilindungi agar dapat terus tumbuh dan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan desa.
Saat ini, kebijakan impor kendaraan niaga dalam jumlah besar dinilai kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang pada ekosistem industri dalam negeri. Sinkronisasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sangat penting agar visi industrialisasi dapat berjalan sesuai rencana.
Pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan desa dan penguatan koperasi menjadi motor penggerak pengembangan industri otomotif lokal, bukan sebaliknya. Strategi ini penting untuk menjaga kesinambungan usaha manufaktur nasional dan memperkuat posisi Indonesia di sektor kendaraan niaga.
Source: www.zigwheels.co.id
