Sorotan publik mengarah ke kendaraan operasional yang digunakan Pemerintah Kota Samarinda, yakni Land Rover Defender dengan biaya sewa Rp160 juta per bulan. Isu ini ramai karena angka sewanya dinilai sangat besar untuk satu unit mobil dinas.
Pemkot Samarinda menegaskan kendaraan itu bukan dibeli sebagai aset daerah, melainkan disewa. Klarifikasi ini penting karena di ruang publik sempat muncul anggapan bahwa mobil tersebut dibeli dengan nilai fantastis menggunakan anggaran pemerintah.
Status kendaraan dan nilai kontrak
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, menyatakan Land Rover Defender itu berstatus sewa. Ia menyebut kontrak berjalan sejak 2023 hingga Oktober 2026 dengan nilai Rp160 juta per bulan melalui kerja sama dengan PT Indorent Tbk.
Pernyataan itu menjadi dasar utama untuk membaca polemik ini secara lebih utuh. Artinya, beban anggaran yang dibicarakan publik bukan harga beli kendaraan, melainkan biaya penggunaan bulanan dalam skema pengadaan jasa sewa.
Jika dihitung sederhana, biaya sewanya mencapai Rp1,92 miliar per tahun. Dalam tiga tahun penuh, nilainya dapat menyentuh sekitar Rp5,76 miliar, belum termasuk jika ada komponen lain di luar informasi dasar yang disampaikan Pemkot.
Mengapa tidak dibeli langsung?
Pemkot Samarinda menyebut sempat menyiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar pada 2022 untuk membeli kendaraan operasional. Namun rencana pembelian itu tidak berjalan karena terkendala prosedur administrasi dan pengadaan.
Menurut Dilan Wewengkang, Agen Tunggal Pemegang Merek atau ATPM tidak bisa mengeluarkan kendaraan dengan pelat merah. Karena itu, pembelian langsung tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah.
Pemkot kemudian berkonsultasi dengan LKPP. Dari konsultasi tersebut, skema sewa disebut menjadi solusi prosedural yang memungkinkan untuk menghadirkan kendaraan operasional yang dibutuhkan.
Penjelasan ini menunjukkan masalah utama bukan semata pilihan merek atau kelas kendaraan. Persoalannya juga terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk status kendaraan dinas yang harus memenuhi syarat administrasi tertentu.
Alasan memilih Land Rover Defender
Pemkot Samarinda mengatakan pemilihan SUV tersebut bukan sekadar soal citra atau kemewahan. Kendaraan itu dipakai untuk kebutuhan operasional, termasuk melayani tamu VIP dalam kondisi medan yang dinilai menantang.
Samarinda dikenal menghadapi persoalan banjir di sejumlah titik saat curah hujan tinggi. Dalam konteks itu, kendaraan berkarakter off-road dan berpostur tinggi dianggap lebih mampu menerobos genangan serta menjaga mobilitas pejabat atau tamu penting.
Dilan juga mengatakan skema sewa mencakup perawatan dan dukungan teknis dari penyedia. Ia menyebut servis kendaraan dilakukan oleh mekanik yang datang langsung karena mobil tersebut tidak bisa ditangani sembarangan.
Argumen efisiensi yang dipakai Pemkot bertumpu pada aspek operasional ini. Pemerintah tidak perlu menanggung risiko servis khusus, pengadaan suku cadang tertentu, dan penanganan teknis kendaraan premium yang cenderung lebih kompleks.
Rp160 juta per bulan bisa untuk beli mobil dinas apa?
Dalam perbandingan anggaran, nilai sewa satu tahun sebesar Rp1,92 miliar memang memunculkan pertanyaan publik. Dengan nominal itu, pemerintah daerah secara teoritis bisa membeli beberapa unit kendaraan operasional lain yang lebih umum dipakai instansi.
Berikut gambaran sederhananya berdasarkan kisaran harga pasar kendaraan baru di Indonesia:
-
Toyota Hilux Double Cabin
Kisaran harga sekitar Rp400 juta sampai Rp450 juta per unit. Dengan Rp1,92 miliar, anggarannya setara sekitar 4 sampai 5 unit. -
Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner
Kisaran harga varian menengah berada di rentang Rp500 jutaan. Anggaran Rp1,92 miliar setara sekitar 3 sampai 4 unit. -
Toyota Innova Zenix Hybrid
Harga beberapa variannya berada di kisaran Rp470 juta sampai Rp630 juta. Dengan nominal yang sama, anggarannya bisa mendekati 3 sampai 4 unit, tergantung tipe. - Low SUV atau MPV operasional seperti Toyota Rush atau Mitsubishi Xpander
Harga umumnya di kisaran Rp280 juta sampai Rp350 juta. Nilai Rp1,92 miliar setara sekitar 5 sampai 6 unit, bahkan lebih pada varian tertentu.
Perbandingan ini tidak otomatis berarti opsi pembelian lebih tepat dari sewa. Namun hitungan semacam ini membantu publik memahami skala anggaran yang dikeluarkan untuk satu unit kendaraan operasional premium.
Efisiensi atau pemborosan?
Penilaian soal efisiensi pada akhirnya bergantung pada kebutuhan riil, aturan pengadaan, dan manfaat operasional yang dihasilkan. Jika kendaraan memang dibutuhkan untuk mobilitas tamu VIP dan kondisi lapangan yang kerap terdampak banjir, Pemkot akan menilai fungsi itu sebagai justifikasi utama.
Di sisi lain, angka Rp160 juta per bulan tetap wajar menjadi bahan evaluasi publik karena bersumber dari anggaran pemerintah. Transparansi soal dasar kebutuhan, ruang lingkup layanan sewa, dan tolok ukur efisiensi akan sangat menentukan apakah kebijakan ini dipandang proporsional atau justru terlalu mahal.
Kontrak Land Rover Defender ini disebut berlaku hingga Oktober 2026. Selama masa itu, perhatian publik kemungkinan akan tetap tertuju pada satu hal utama, yakni apakah biaya sewa miliaran rupiah tersebut benar-benar sepadan dengan kebutuhan operasional Pemerintah Kota Samarinda.
