Nasib truk dan pikap India yang sudah terlanjur diimpor Agrinas kini mengarah ke pemanfaatan langsung untuk operasional Koperasi Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kendaraan itu tetap akan disalurkan ke koperasi desa dan kelurahan yang sudah siap beroperasi, meski impor tersebut sebelumnya menuai banyak sorotan.
Ferry menjelaskan, kendaraan yang dimaksud jumlahnya masih ribuan dan akan dipakai untuk mendukung distribusi barang dari desa ke luar desa maupun sebaliknya. Ia menegaskan, setiap koperasi yang sudah memiliki bangunan fisik, gudang, gerai, dan perlengkapan lain akan diprioritaskan menerima sarana transportasi tersebut.
Kendaraan yang sudah terlanjur datang tidak akan ditarik
Menurut penjelasan Ferry di Bandung, kendaraan impor yang sudah masuk tidak akan dibatalkan penggunaannya. Pemerintah memilih menyalurkannya agar aset yang sudah dibeli bisa langsung mendukung aktivitas koperasi di lapangan.
Ferry menyebut pembagian itu mencakup satu unit truk, satu pikap, dan sepeda motor untuk kebutuhan mobilitas barang. Pola ini disiapkan agar koperasi desa tidak kesulitan mengangkut logistik dari sentra produksi, gudang, maupun titik distribusi.
Sudah tersebar ke sekitar 2.400 koperasi
Ferry menyampaikan bahwa ribuan truk dan pikap itu telah didistribusikan ke koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Angka yang disebut mencapai sekitar 2.400 koperasi, meski target nasional program ini jauh lebih besar.
Pemerintah memang menargetkan lebih dari 80 ribu unit Koperasi Merah Putih berdiri di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Karena skala kebutuhan sangat besar, armada transportasi menjadi salah satu komponen penting agar koperasi bisa bergerak cepat sejak awal beroperasi.
Impor dari India yang memicu pro dan kontra
Sebelumnya, Agrinas Pangan mengimpor mobil truk dan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih. Rinciannya terdiri dari 35 ribu unit pikap 4×4 produksi Mahindra Ltd dan 70 ribu unit dari Tata Motors, yang mencakup 35 ribu pikap 4×4 serta 35 ribu truk roda enam.
Total nilai impor itu disebut mencapai Rp24,66 triliun. Kebijakan tersebut kemudian memicu sorotan karena pengadaan 105 ribu unit kendaraan dinilai berpotensi mengurangi peluang industri otomotif nasional, yang selama ini dikenal sebagai sektor padat karya.
Alasan impor dan posisi pemerintah
Dari informasi yang beredar, salah satu alasan impor dari India adalah kebutuhan kendaraan pikap 4×4 yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi industri dalam negeri. Meski begitu, Ferry mengakui bahwa pada prinsipnya pemerintah tetap harus memprioritaskan industri otomotif yang sudah berinvestasi di Indonesia.
Ia menegaskan, impor dari negara lain dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri belum mencukupi. Namun untuk sisa kebutuhan Koperasi Merah Putih, pemerintah disebut sudah berdiskusi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo.
Arah kebijakan berikutnya untuk sisa kebutuhan koperasi
Pembicaraan dengan industri otomotif nasional menjadi sinyal bahwa pengadaan berikutnya akan lebih diarahkan ke produk dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan armada koperasi terpenuhi tanpa mengabaikan kepentingan industri yang sudah tumbuh di Indonesia.
Berikut poin penting dari kebijakan yang disampaikan:
- Kendaraan impor yang sudah telanjur masuk tetap dipakai untuk koperasi.
- Distribusi diprioritaskan untuk koperasi yang sudah siap operasional.
- Kebutuhan sisa akan diarahkan ke industri otomotif dalam negeri.
- Pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu koperasi tersebar di desa dan kelurahan.
- Pembiayaan awal disiapkan melalui bank Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar per unit.
Pemerintah juga menyiapkan akses permodalan awal bagi setiap unit Koperasi Merah Putih dengan plafon hingga Rp3 miliar dari bank Himbara. Skemanya mencakup bunga sekitar 6 persen per tahun, tenor 6-10 tahun, dan masa tenggang 6-8 bulan, sehingga koperasi memiliki ruang untuk mulai menjalankan usaha sebelum menanggung beban cicilan penuh.
Di sisi lain, sorotan terhadap impor truk dan pikap dari India masih menyisakan pertanyaan soal keseimbangan antara kebutuhan mendesak program koperasi dan dukungan terhadap industri kendaraan domestik. Selama kebutuhan lapangan masih besar dan distribusi terus berjalan, arah pemanfaatan armada impor itu akan tetap menjadi bagian dari strategi percepatan operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.
