Pemerintah masih mendorong konversi 120 juta motor bensin ke listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi. Namun, target besar itu kini dinilai berisiko tinggi tidak tercapai karena ekosistem pendukungnya belum siap.
Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai program ini lebih dekat ke ambisi politik ketimbang rencana teknis yang realistis. Hingga akhir 2025, Indonesia baru memiliki 39 bengkel konversi tersertifikasi, sementara kebutuhan minimal untuk mengejar target tersebut mencapai 16.000 bengkel.
Target besar, kapasitas lapangan masih jauh tertinggal
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Presiden ingin implementasi berjalan cepat, bahkan dalam kurun 3 sampai 4 tahun. Pernyataan itu menunjukkan dorongan kuat dari pemerintah, tetapi data di lapangan memperlihatkan jarak yang sangat lebar antara target dan kemampuan eksekusi.
IESR menghitung, untuk mengonversi 120 juta motor dalam 5 tahun, Indonesia harus mengubah sekitar 24 juta unit per tahun. Dengan kapasitas satu bengkel yang hanya bisa menangani 900 sampai 1.500 unit per tahun, kebutuhan bengkel tersertifikasi bisa melonjak menjadi 16 ribu hingga 27 ribu unit di seluruh Indonesia.
Rekam jejak target yang belum tercapai
Masalah lain muncul dari rekam jejak program sebelumnya. Kementerian ESDM sempat menargetkan 50 ribu konversi pada 2023 dan 150 ribu pada 2024, lalu memberi subsidi Rp 7 juta per unit yang kemudian naik menjadi Rp 10 juta.
Tetapi hasilnya jauh dari harapan karena pada 2023 hanya 1.000 unit motor berhasil dikonversi. Revisi target 2024 menjadi 50 ribu unit juga tidak tercapai, sehingga pasar belum menunjukkan daya serap yang memadai meski insentif sudah disiapkan.
Mengapa program ini tersendat
IESR menilai kunci utama ada pada ketersediaan bengkel konversi yang tersertifikasi. Tanpa bengkel resmi, proses konversi tidak bisa berjalan sesuai regulasi dan motor hasil ubahan juga sulit mendapatkan izin laik jalan.
Berikut hambatan utama yang paling sering disebut dalam program ini:
- Jumlah bengkel sangat terbatas dan belum merata di luar kota besar.
- Biaya konversi tinggi, yakni sekitar Rp 12 juta sampai Rp 16 juta per unit.
- Waktu pengerjaan belum efisien, sehingga kurang menarik bagi pemilik motor harian.
- Subsidi belum cukup mendorong adopsi massal jika tanpa skema yang lebih agresif.
- Distribusi layanan belum luas, karena mayoritas bengkel tersertifikasi masih terkonsentrasi di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali.
Kondisi itu membuat konversi motor belum bisa diperlakukan sebagai program massal yang sederhana. Bagi banyak pemilik motor, memilih membeli kendaraan baru atau mempertahankan motor bensin lama masih terasa lebih masuk akal secara ekonomi.
Biaya tinggi jadi penghalang utama
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR, menegaskan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang lebih kuat, pemilik motor cenderung tidak akan konversi. Ia menyebut opsi subsidi perlu dipikirkan serius karena harga yang harus dibayar masyarakat masih terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat jangka pendek yang mereka terima.
Perbandingan ini penting karena motor merupakan kendaraan kerja bagi jutaan orang. Pengemudi ojek online, kurir logistik, hingga pekerja kawasan industri sangat bergantung pada keandalan kendaraan, sehingga proses konversi yang lambat, mahal, atau rumit akan langsung mengurangi minat partisipasi.
Opsi perbaikan agar program tidak berhenti di wacana
IESR menyarankan pemerintah menata ulang strategi dengan fokus pada segmen yang paling mungkin menghasilkan dampak besar. Salah satu opsi yang dinilai lebih realistis adalah memulai dari kendaraan dinas pemerintah dan kendaraan ASN sebagai contoh awal bagi publik.
Selain itu, program bisa diarahkan ke motor dengan intensitas pemakaian tinggi, seperti armada ojek online dan kurir logistik. Segmen ini dianggap paling potensial karena penghematan BBM bisa mencapai 800 ribu kiloliter per tahun jika target 2 juta unit benar-benar dikonversi secara bertahap dengan dukungan operator dan pengelola kawasan.
Arah kebijakan yang dibutuhkan
IESR juga mendorong skema subsidi pembelian motor listrik baru melalui OEM yang memenuhi standar kapasitas baterai, jarak tempuh, dan harga kompetitif. Untuk mempercepat pengurangan motor tua di jalan, lembaga itu menyarankan program tukar tambah yang disertai skema cash for clunkers agar motor berusia 10 tahun ke atas bisa masuk dalam mekanisme transisi.
Di saat pemerintah masih berbicara soal percepatan, tantangan paling nyata tetap ada pada ekosistem dasar: jumlah bengkel, sertifikasi, biaya, dan kejelasan skema insentif. Tanpa perbaikan di titik-titik itu, target konversi 120 juta motor berisiko tetap menjadi angka besar yang sulit berubah menjadi kendaraan listrik di jalan raya.
