BYD kembali menjadi sorotan di Brasil, tetapi kali ini bukan karena penjualan mobil listriknya. Pemerintah Brasil memasukkan produsen asal China itu ke dalam daftar hitam tenaga kerja setelah investigasi menemukan dugaan perlakuan buruk terhadap para pekerja yang membangun pabrik Camaçari.
Kasus ini berawal dari proyek konstruksi fasilitas produksi BYD di negara tersebut, bukan dari aktivitas perakitan mobil yang sudah berjalan. Pemeriksaan otoritas mengarah pada dugaan bahwa puluhan pekerja asal China menghadapi kondisi kerja dan hunian yang tidak layak.
Investigasi menemukan dugaan pelanggaran serius
Menurut laporan Reuters yang dikutip sumber referensi, ada 163 pekerja China yang dibawa oleh kontraktor Jinjiang Group untuk menggarap proyek pabrik. Para penyidik menemukan kondisi yang digambarkan sangat buruk, termasuk tempat tinggal yang terlalu padat dan fasilitas dasar yang minim.
Dalam salah satu penggerebekan, 31 pekerja disebut tinggal di satu rumah dengan hanya satu kamar mandi. Kondisi itu memicu perhatian besar karena menandakan standar tempat tinggal yang jauh dari layak untuk proyek industri besar.
Dugaan yang membuat Brasil bertindak
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah tuduhan bahwa paspor para pekerja diambil dan sebagian upah tidak diberikan langsung kepada mereka. Ada juga laporan bahwa para pekerja diminta membayar deposit sebesar $900 untuk bisa mulai bekerja, lalu deposit itu baru dikembalikan setelah enam bulan bekerja di lokasi.
Berikut poin-poin utama yang muncul dari investigasi:
- 163 pekerja China dilibatkan dalam proyek pabrik Camaçari.
- 31 pekerja ditemukan tinggal dalam satu rumah dengan satu kamar mandi.
- Ada dugaan paspor ditahan pihak tertentu.
- Sebagian gaji disebut dialihkan ke China.
- Setiap pekerja diminta membayar deposit $900 di awal kerja.
Fakta-fakta itu membuat pemerintah Brasil memandang kasus ini sebagai dugaan praktik ketenagakerjaan yang sangat serius. Langkah memasukkan BYD ke daftar hitam menunjukkan bahwa otoritas tidak menganggap masalah ini sekadar persoalan internal kontraktor.
BYD menyalahkan kontraktor, otoritas tetap menekan tanggung jawab perusahaan
BYD menyatakan tidak mengetahui adanya pelanggaran sampai perkara itu menjadi publik. Namun, posisi pemerintah Brasil berbeda karena otoritas menilai tanggung jawab tidak berhenti pada kontraktor yang merekrut tenaga kerja.
Pandangan itu memperkuat prinsip bahwa nama perusahaan utama yang menempel pada proyek tetap membawa beban akuntabilitas. Dalam kasus seperti ini, pemilik proyek dinilai harus memastikan rantai pasok dan kondisi kerja berjalan sesuai hukum setempat.
Dampak bisnis yang lebih luas
Masuknya BYD ke daftar hitam Brasil bukan hanya persoalan reputasi. Status itu dapat membatasi akses perusahaan terhadap dukungan finansial tertentu dari institusi Brasil, sehingga berpotensi mempersulit rencana ekspansi berikutnya di pasar terbesar kedua BYD setelah China.
Meski begitu, referensi menyebut bahwa status itu tidak menghentikan kemampuan BYD untuk memproduksi dan menjual mobil di Brasil. Artinya, model seperti Dolphin Mini yang diproduksi di Camaçari tetap bisa beredar dan menjaga laju bisnis BYD di pasar yang sangat penting ini.
Kenapa kasus ini penting bagi industri mobil listrik
Kasus BYD menyorot sisi lain dari ekspansi agresif industri mobil listrik global. Pertumbuhan cepat, target produksi tinggi, dan perluasan pabrik lintas negara bisa berjalan bersamaan dengan risiko pelanggaran standar ketenagakerjaan jika pengawasan tidak ketat.
Di saat banyak merek bersaing membangun citra bersih dan modern, isu tenaga kerja seperti ini dapat memengaruhi persepsi publik, regulator, dan mitra bisnis. Bagi Brasil, tindakan terhadap BYD juga menjadi sinyal bahwa investasi besar tetap harus tunduk pada aturan perlindungan pekerja, apa pun skala proyeknya.
