Penghentian insentif mobil listrik berpotensi mengubah arah pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Sejumlah pengamat menilai minat konsumen bisa bergeser dari mobil listrik murni ke mobil hybrid karena faktor harga, ketersediaan model, dan kemudahan penggunaan harian.
Perubahan itu dipicu oleh naiknya harga beberapa model EV setelah fasilitas pajak dihentikan. Di saat yang sama, mobil hybrid dinilai lebih fleksibel karena tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya yang belum merata di banyak daerah.
Peralihan minat konsumen bisa menguat
Yannes Martinus Pasaribu, akademisi dan pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, menilai konsumen kelas menengah akan cenderung memilih mobil hybrid jika insentif EV tidak lagi menjadi penopang harga. Ia menyebut banyak calon pembeli bersikap rasional dan mempertimbangkan kemudahan operasional yang ditawarkan hybrid.
Menurut dia, mobil hybrid memberi alternatif yang lebih aman bagi konsumen yang belum siap bergantung pada charger publik. Kondisi itu makin relevan di luar Jawa, saat sebaran fasilitas pengisian daya belum setara dengan wilayah perkotaan besar.
Hybrid punya keunggulan di harga dan konfigurasi
Pasar hybrid juga menawarkan pilihan yang lebih beragam dibandingkan EV murni. Banyak model hybrid hadir dalam format 7-seater dengan harga yang relatif kompetitif, sehingga menarik bagi keluarga yang mencari kendaraan serbaguna.
Berbeda dengan mobil listrik yang sangat bergantung pada ketersediaan charging station, hybrid tetap bisa digunakan sebagai kendaraan harian tanpa kekhawatiran jangkauan listrik. Faktor ini membuat hybrid kerap dipandang sebagai tahap transisi yang lebih realistis bagi pembeli mobil baru.
Berikut alasan utama mobil hybrid berpotensi lebih diminati:
- Harga dan pilihan model lebih beragam.
- Tidak sepenuhnya tergantung pada infrastruktur pengisian daya.
- Cocok untuk konsumen di luar Jawa yang akses charger-nya belum merata.
- Banyak tersedia dalam opsi 7-seater yang sesuai kebutuhan keluarga.
- Memberi rasa aman bagi pembeli yang masih ragu beralih ke EV penuh.
Insentif EV dan tantangan kebijakan
Yannes menilai pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga laju adopsi EV. Di satu sisi, insentif berhasil mendorong pasar dan memberi kepercayaan kepada sejumlah produsen, termasuk manufaktur asal Cina yang agresif memasukkan model baru ke Indonesia.
Di sisi lain, kebijakan subsidi juga harus bersaing dengan kebutuhan anggaran untuk bantuan BBM. Karena itu, kelanjutan dukungan fiskal ke EV tidak bisa dilihat sebagai perkara teknis semata, melainkan bagian dari penyeimbangan kebijakan energi dan fiskal nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa desain kebijakan baru yang lebih tepat sasaran, adopsi EV berisiko mengalami stagnasi struktural dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Menurut dia, masalah utamanya bukan pada teknologi mobil listrik, melainkan ekosistem dan daya beli masyarakat yang belum cukup kuat untuk menopang transisi tanpa subsidi.
Dampak pasar bisa meluas ke segmen menengah
Bagi pasar otomotif nasional, perubahan preferensi ini bisa berdampak langsung pada strategi penjualan pabrikan. Produsen yang selama ini mengandalkan EV murah dengan dukungan insentif mungkin perlu menyesuaikan pendekatan, sementara merek hybrid punya peluang lebih besar untuk memperkuat posisi di segmen menengah.
Denza, sub merek premium BYD, sebelumnya ikut mengisi pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia lewat MPV Denza D9. Namun tren selanjutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan produsen menawarkan produk yang sesuai dengan daya beli, kebutuhan keluarga, dan keterbatasan infrastruktur di lapangan.
Situasi ini menunjukkan bahwa pasar elektrifikasi Indonesia belum bergerak secara linier. Ketika insentif EV melemah, mobil hybrid justru bisa menjadi pilihan paling masuk akal bagi banyak konsumen yang ingin berhemat, tetapi tetap membutuhkan kendaraan praktis untuk mobilitas harian.
Source: otomotif.katadata.co.id-
-
-
-
