Kemenhub Tak Lagi Sekadar Razia ODOL, Jalan Panjang Menuju Zero 2027 Dimulai

Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi komprehensif untuk mencapai target Zero ODOL, atau kendaraan angkutan barang yang tidak melebihi dimensi dan muatan, pada 2027. Pemerintah tidak lagi ingin mengandalkan penindakan di jalan semata, melainkan membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan dari hulu ke hilir.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa penanganan ODOL masuk ke fase yang lebih serius. Masalahnya bukan hanya pada sopir di lapangan, tetapi juga pada rantai distribusi logistik, pemilik barang, operator angkutan, hingga aspek regulasi yang masih terus disesuaikan.

Strategi pengawasan diperluas dari titik muat

Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak cukup untuk menekan praktik ODOL. Selama ini, banyak penindakan hanya berhenti pada pengemudi, padahal keputusan membawa muatan berlebih kerap dipengaruhi pihak lain dalam ekosistem logistik.

Pemerintah kini menyusun roadmap yang mencakup pengawasan sejak awal proses distribusi barang. Artinya, kontrol tidak hanya dilakukan saat truk melintas di jalan, tetapi juga ketika barang mulai dimuat dan dipersiapkan untuk pengiriman.

Sistem ini dirancang agar pelanggaran lebih mudah terdeteksi sebelum kendaraan masuk jaringan distribusi. Dengan begitu, beban penindakan tidak lagi menumpuk pada petugas di jalan raya saja.

Penguatan teknologi dan integrasi data

Kemenhub juga menyiapkan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung deteksi pelanggaran secara lebih efektif. Sistem digital akan dipakai untuk memantau pergerakan dan kepatuhan kendaraan, termasuk dengan integrasi data antarinstansi.

Pendekatan ini penting karena distribusi barang berjalan cepat dan melibatkan banyak pihak. Jika data dapat dipantau secara real-time, pengawasan dapat bergerak lebih responsif dan tidak bergantung pada razia manual.

Berikut elemen utama strategi yang sedang disiapkan pemerintah:

1. Pengawasan dari titik pemuatan barang.
2. Deteksi digital di jalan untuk memantau pelanggaran.
3. Integrasi data lintas instansi agar pengawasan lebih akurat.
4. Penerapan tanggung jawab hukum kepada operator dan pemilik barang.
5. Penyusunan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.

Regulasi dan tanggung jawab pelaku usaha ikut diubah

Selain pengawasan, pemerintah juga tengah menata ulang aspek regulasi melalui pembahasan di DPR. Penyesuaian ini dilakukan agar aturan angkutan logistik lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan mendukung target penertiban ODOL secara bertahap.

Aan menyebut pemerintah menyiapkan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan. Pelaku usaha yang taat aturan akan mendapat perlakuan berbeda dengan pihak yang masih melanggar ketentuan muatan dan dimensi kendaraan.

Pendekatan ini menandai perubahan penting dalam kebijakan ODOL. Tanggung jawab tidak lagi diarahkan penuh kepada pengemudi, tetapi juga kepada operator dan pemilik barang yang menentukan beban angkutan.

Kesejahteraan pengemudi ikut diperhatikan

Pemerintah juga memasukkan faktor kesejahteraan pengemudi ke dalam roadmap penanganan ODOL. Langkah ini penting karena penegakan aturan saja tidak cukup jika kondisi kerja sopir masih rentan terhadap tekanan beban angkut berlebih.

Dalam ekosistem logistik, pengemudi sering berada di posisi paling mudah disalahkan saat terjadi pelanggaran. Karena itu, pembenahan sistem dinilai harus menyentuh distribusi peran dan risiko secara lebih adil.

Keseimbangan antara kepatuhan, keselamatan, dan keberlanjutan usaha menjadi salah satu dasar pendekatan Zero ODOL. Tanpa itu, kebijakan berisiko sulit dijalankan secara konsisten di lapangan.

Mengapa target Zero ODOL penting

ODOL selama ini dikaitkan dengan kerusakan jalan, risiko kecelakaan, dan biaya logistik yang membengkak. Praktik ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku yang melanggar mendapat keuntungan dari muatan berlebih.

Melalui strategi komprehensif, pemerintah berharap pengawasan tidak lagi bersifat reaktif. Sistem yang dibangun diarahkan untuk mencegah pelanggaran sejak awal sekaligus membuat seluruh pelaku dalam rantai logistik ikut memikul tanggung jawab.

Jika koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan industri berjalan konsisten, target Zero ODOL pada 2027 punya peluang lebih besar untuk tercapai. Pemerintah kini menempatkan penertiban ODOL sebagai bagian dari upaya membangun transportasi barang yang lebih aman, efisien, dan tertib untuk jangka panjang.