Pemerintah Siapkan Insentif Motor Listrik Baru, APBN Bisa Makin Tertekan?

Pemerintah mulai menyiapkan insentif fiskal baru untuk pembelian motor listrik, dan kebijakan itu diposisikan sebagai dorongan lanjutan bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembahasan awal sudah berjalan dan akan dilanjutkan bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk merumuskan detail penerapannya.

Fokus insentif ini disebut akan menyasar motor listrik baru, bukan unit lama. Purbaya menegaskan arah kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan, namun pemerintah ingin memastikan skema yang dipilih benar-benar mendukung pasar sekaligus tetap menjaga ruang fiskal negara.

Arah baru insentif kendaraan listrik

Rencana insentif motor listrik muncul di tengah evaluasi pemerintah atas berbagai skema dukungan kendaraan listrik yang sebelumnya pernah berlaku. Pada periode sebelumnya, pemerintah sempat memberikan subsidi pembelian motor listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023, yang mengatur syarat pengajuan bantuan tersebut.

Dasar hukum program itu berakhir pada Desember 2024, sehingga subsidi tidak lagi berjalan sepanjang 2025 dan 2026. Kondisi itu membuat pasar motor listrik kehilangan salah satu insentif utama yang sebelumnya membantu menekan harga pembelian di tingkat konsumen.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah kini ingin menata ulang dukungan fiskal dengan pendekatan yang lebih terukur. “Kita akan bicarakan, tapi kita kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru,” ujarnya di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Mengapa motor listrik kembali jadi perhatian

Minat pemerintah terhadap motor listrik tidak lepas dari target transisi energi dan dorongan pengurangan emisi di sektor transportasi. Motor listrik juga dinilai punya potensi pasar yang besar di Indonesia, mengingat kendaraan roda dua masih mendominasi mobilitas harian masyarakat.

Berikut poin penting yang menjadi latar kebijakan ini:

1. Pemerintah ingin mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas.
2. Insentif baru diharapkan membuat harga motor listrik lebih kompetitif.
3. Skema bantuan diarahkan ke unit baru agar dampaknya lebih tepat sasaran.
4. Kebijakan harus tetap menjaga keseimbangan fiskal dan penerimaan negara.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat bahwa dukungan fiskal perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan ruang anggaran yang tersedia. Karena itu, insentif tidak otomatis disetujui, tetapi harus lewat kalkulasi manfaat dan risiko secara menyeluruh.

Pertimbangan fiskal masih jadi kunci

Purbaya menekankan bahwa setiap usulan insentif harus melewati hitung-hitungan fiskal yang cermat. Ia menyebut pemerintah masih menilai apakah kebijakan itu akan memberi manfaat yang lebih besar dibanding potensi berkurangnya penerimaan negara.

Menurut dia, pemberian insentif dapat memengaruhi pendapatan negara dari sektor terkait kendaraan listrik. Ia bahkan menyatakan, “Saya lagi hitung, dan saya belum diskusi. Kalau bagus, kalau enggak ya enggak.”

Kekhawatiran fiskal juga muncul karena pemerintah sedang menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong harga minyak naik, yang pada akhirnya bisa menambah beban subsidi energi di APBN karena harga BBM berpotensi ikut terdorong.

Diskusi dengan industri masih berjalan

Selain motor listrik, pemerintah juga sedang membahas insentif untuk mobil listrik bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Pertemuan itu membahas percepatan transisi menuju kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia, namun pembahasannya belum mengerucut ke keputusan final.

Purbaya menyebut diskusi mengenai insentif mobil listrik masih berlangsung dan akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ia juga menerima undangan dari Gaikindo untuk menghadiri pameran mobil, yang menunjukkan komunikasi pemerintah dan industri otomotif masih aktif.

Apa yang mungkin dicermati konsumen dan industri

Bagi konsumen, insentif baru berpotensi menjadi penentu utama dalam keputusan membeli motor listrik. Bagi produsen dan dealer, kepastian kebijakan akan memengaruhi strategi penjualan, stok, dan arah investasi pada lini kendaraan listrik.

Secara ringkas, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi fokus saat skema final diumumkan:

Dengan pembahasan yang masih berjalan, arah kebijakan motor listrik kini bergantung pada hasil koordinasi lintas kementerian. Pemerintah perlu menyeimbangkan dorongan transisi energi, daya beli masyarakat, dan kehati-hatian fiskal agar insentif yang disiapkan benar-benar efektif saat dijalankan.