Pemerintah Delhi resmi merilis naskah awal kebijakan EV Policy 2026-2030 sebagai langkah baru untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan hybrid di wilayah tersebut. Kebijakan ini disiapkan untuk berlaku selama lima tahun dan masih membuka ruang masukan publik sebelum diterapkan penuh.
Dokumen kebijakan tersebut menargetkan penjualan kendaraan ramah lingkungan lewat insentif yang lebih terstruktur, terutama untuk sepeda motor listrik, mobil listrik, dan kendaraan hybrid. Di sisi lain, pemerintah setempat juga ingin menekan biaya kepemilikan agar kendaraan listrik lebih kompetitif dibanding model bermesin bensin.
Insentif Motor Listrik Jadi Sorotan Utama
Pada tahun pertama implementasi, pembeli motor listrik disebut akan menerima subsidi langsung sebesar 30 ribu rupee atau sekitar Rp 6 juta. Besaran potongan ini akan disesuaikan dengan kapasitas baterai kendaraan yang dibeli masyarakat.
Skema tersebut tidak berhenti pada insentif pembelian, karena pemerintah Delhi juga menyiapkan bonus tambahan sebesar 10 ribu rupee bagi pemilik yang menukar motor bensin lama mereka. Dalam kebijakan yang sama, nilai insentif untuk roda dua ini akan berkurang secara bertahap pada tahun kedua dan ketiga.
Mobil Listrik Didorong Lewat Bebas Pajak dan Registrasi
Berbeda dari motor listrik, mobil listrik tidak memperoleh subsidi tunai langsung. Namun, pemerintah Delhi memberikan pembebasan pajak jalan dan biaya registrasi untuk mobil listrik dengan harga di bawah 30 lakh rupee atau setara Rp 550 juta.
Kebijakan ini dirancang untuk menurunkan biaya on the road dan memperluas daya tarik mobil listrik di pasar Delhi. Pemerintah juga menyiapkan insentif tambahan sebesar 1 lakh rupee bagi 100 ribu pembeli pertama yang menukar mobil konvensional ke kendaraan listrik.
Skema Tukar Tambah Jadi Strategi Penggerak Pasar
Langkah tukar tambah menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan baru ini karena langsung menyasar pengguna kendaraan lama. Dengan insentif tersebut, pemerintah berharap masyarakat lebih mudah beralih ke mobil listrik tanpa terbebani harga awal yang masih relatif tinggi.
Berikut ringkasan insentif utama yang diumumkan dalam draf kebijakan:
- Subsidi motor listrik sebesar 30 ribu rupee pada tahun pertama.
- Bonus tukar tambah motor bensin sebesar 10 ribu rupee.
- Bebas pajak jalan dan biaya registrasi untuk mobil listrik di bawah 30 lakh rupee.
- Insentif 1 lakh rupee untuk 100 ribu pembeli pertama yang menukar mobil konvensional.
- Potongan 50 persen untuk pajak jalan dan registrasi kendaraan hybrid.
Kendaraan Hybrid Juga Masuk dalam Peta Insentif
EV Policy 2026-2030 tidak hanya menyasar kendaraan listrik murni, tetapi juga kendaraan hybrid. Untuk kategori ini, Delhi memberikan potongan 50 persen atas pajak jalan dan biaya registrasi agar harga kepemilikan lebih ringan.
Kebijakan tersebut diperkirakan akan menguntungkan model hybrid populer di pasar India, termasuk Toyota Innova HyCross dan Urban Cruiser HyRyder. Dengan pendekatan ini, pemerintah tampak mencoba menjaga transisi energi tanpa mengabaikan segmen konsumen yang belum siap sepenuhnya beralih ke kendaraan listrik penuh.
Dampak ke Produsen Otomotif dan Pasar Delhi
Sejumlah produsen besar seperti Tata, Hyundai, dan Kia diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Lini kendaraan listrik mereka berpotensi mendapat dorongan permintaan jika insentif benar-benar berjalan sesuai rancangan.
Naskah kebijakan saat ini masih menjalani uji publik selama 30 hari untuk menghimpun masukan masyarakat sebelum difinalisasi. Tahap ini menjadi penentu penting bagi arah implementasi EV Policy 2026-2030, terutama terkait besaran insentif, skema tukar tambah, dan mekanisme penyaluran manfaat kepada konsumen.
-
-
-
-
