Pemerintah Delhi resmi merilis draf awal kebijakan kendaraan listrik untuk periode 2026-2030 yang berisi serangkaian insentif baru bagi pembeli motor listrik, mobil listrik, kendaraan komersial, dan teknologi hybrid. Draf aturan ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke transportasi rendah emisi di ibu kota India tersebut.
Aturan itu masih melewati masa uji publik selama 30 hari sebelum diberlakukan penuh, sehingga publik dan pelaku industri masih bisa memberi masukan. Namun, arah kebijakannya sudah terlihat jelas, yakni memberi dorongan paling besar pada sepeda motor listrik sebagai segmen yang dianggap paling cepat menyerap insentif dan paling mudah diadopsi masyarakat.
Subsidi motor listrik jadi prioritas utama
Dalam draf kebijakan baru itu, pembeli sepeda motor listrik berpeluang menerima subsidi hingga 30.000 rupee atau sekitar Rp 6 juta, tergantung kapasitas baterai kendaraan. Skema ini menempatkan motor listrik sebagai fokus utama pada tahun pertama implementasi karena dianggap punya potensi pasar yang besar di Delhi.
Pemerintah Delhi juga menyiapkan penurunan bertahap nilai subsidi pada tahun kedua dan ketiga. Pola ini menunjukkan insentif tidak dirancang permanen, melainkan sebagai pendorong awal agar pasar lebih cepat bergerak menuju kendaraan listrik.
Selain subsidi pembelian, pemerintah menambahkan insentif tukar tambah sebesar 10.000 rupee atau sekitar Rp 2 juta bagi warga yang menukar motor bensin lama dengan motor listrik. Kebijakan ini berjalan seiring rencana penghentian registrasi motor bensin secara bertahap di wilayah tersebut.
Mobil listrik tidak dapat subsidi tunai langsung
Berbeda dengan motor listrik, mobil listrik tidak menerima subsidi tunai langsung dalam draf aturan ini. Pemerintah Delhi memilih memberi keringanan berupa pembebasan pajak jalan dan biaya registrasi bagi mobil listrik dengan nilai jual di bawah Rs 30 lakh atau sekitar Rp 550 juta.
Skema tersebut dirancang untuk menurunkan biaya kepemilikan sejak awal pembelian. Dengan beban pajak dan registrasi yang lebih ringan, mobil listrik diharapkan menjadi lebih kompetitif dibanding kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel.
Ada pula insentif tambahan untuk 100.000 pembeli pertama yang menukar mobil konvensional mereka dengan kendaraan listrik. Mereka berhak memperoleh bonus sebesar 1 lakh rupee atau sekitar Rp 18 jutaan, sehingga total penghematan awal bisa menjadi cukup besar bagi konsumen yang memutuskan beralih lebih cepat.
Dampak ke pasar kendaraan yang sudah populer
Kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi sejumlah model yang sudah punya daya tarik kuat di pasar, termasuk Tata Nexon EV, Hyundai Creta EV, dan Kia Carens Clavis EV. Insentif pajak dan registrasi bisa membuat model-model tersebut terlihat lebih menarik di mata konsumen yang selama ini mempertimbangkan biaya kepemilikan jangka panjang.
Di segmen hybrid, pemerintah Delhi juga memberi potongan 50 persen untuk pajak jalan dan biaya registrasi. Namun, kendaraan hybrid tidak mendapat dukungan tambahan berupa insentif penghancuran kendaraan lama, sehingga dampaknya dinilai tidak sekuat program untuk motor listrik dan mobil listrik murni.
Rangkuman insentif dalam draf aturan Delhi
- Subsidi motor listrik hingga 30.000 rupee, tergantung kapasitas baterai.
- Bonus tukar tambah motor bensin lama senilai 10.000 rupee.
- Pembebasan pajak jalan dan biaya registrasi untuk mobil listrik di bawah Rs 30 lakh.
- Insentif 1 lakh rupee untuk 100.000 pembeli pertama yang menukar mobil konvensional ke EV.
- Potongan 50 persen pajak jalan dan biaya registrasi untuk kendaraan hybrid.
Langkah Delhi ini muncul di tengah tren kebijakan kendaraan listrik yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk India yang menghadapi tekanan untuk menekan polusi udara di kota-kota besar. Sementara itu, situasi di Indonesia berbeda karena program subsidi mobil listrik dan hybrid telah dihentikan sejak akhir tahun lalu, membuat arah kebijakan antarnegeri tersebut bergerak dengan prioritas yang tidak sama.
-
-
-
-
