Pemerintah diminta memprioritaskan konversi motor listrik pada kendaraan dinas atau kendaraan operasional instansi ketimbang motor pribadi masyarakat. Usulan ini dinilai lebih realistis untuk mempercepat transisi menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), sekaligus mendukung target peralihan 120 juta unit sepeda motor konvensional.
Pengamat otomotif dari komunitas EV Holic, Bambang Setiawan Yudistira atau Ibeng, menilai skema tersebut lebih mudah dijalankan karena aset instansi berada dalam kontrol administrasi negara. Menurut dia, jika program dimulai dari kendaraan dinas, pemerintah dapat mengatur proses konversi dengan lebih terukur dan lebih mudah diawasi.
Kendaraan dinas dinilai lebih siap masuk skema konversi
Ibeng menilai kewajiban konversi untuk kendaraan dinas lebih masuk akal dibandingkan motor pribadi. Alasannya, kendaraan operasional instansi mengikuti instruksi lembaga dan bisa ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan internal.
“Kalau buat masyarakat umum, rugi. Buat umum lebih cocok itu modelnya trade-in motor lama jadi motor listrik baru,” ujar Ibeng.
Pandangan itu menunjukkan bahwa konversi motor listrik tidak selalu cocok diterapkan dengan pola yang sama untuk semua kelompok pengguna. Pada kendaraan dinas, proses transisi bisa dipercepat karena keputusan berada di ranah institusi, bukan bergantung pada minat individu.
Skema untuk masyarakat dinilai perlu pendekatan berbeda
Untuk masyarakat umum, Ibeng menilai model tukar tambah atau trade-in lebih menarik secara ekonomi. Dengan skema itu, pemilik motor lama tidak perlu menanggung proses mengubah mesin kendaraan sendiri, sehingga beban teknis dan biaya terasa lebih ringan.
Pandangan ini juga memberi sinyal bahwa adopsi kendaraan listrik pada sektor publik dan sektor masyarakat umum membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jika pemerintah ingin memperluas penggunaan motor listrik, kebijakan insentif dan subsidi disebut masih perlu disusun agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Motor lama bisa jadi aset atau bahan daur ulang
Dalam skema penggantian kendaraan lama, pemerintah juga disebut memiliki dua opsi untuk menekan kerugian negara. Opsi pertama adalah menggandeng vendor pengolahan logam agar komponen motor lama bisa didaur ulang dan menghasilkan nilai ekonomi tambahan.
Opsi kedua adalah memanfaatkan motor konvensional hasil penarikan sebagai aset inventaris internal pemerintah. Langkah ini dinilai dapat membantu penghematan belanja negara karena frekuensi pengadaan kendaraan baru setiap tahun bisa berkurang.
Diharapkan jadi contoh untuk publik
Jika konversi motor listrik diterapkan lebih dulu pada kendaraan dinas, kebijakan itu berpotensi menjadi contoh nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut juga dinilai dapat memperkuat dukungan terhadap program langit biru yang mendorong penggunaan kendaraan lebih ramah lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah masih terus mengkaji berbagai skema subsidi dan insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di semua lapisan masyarakat. Pembahasan ini menjadi penting karena keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada target jumlah unit, tetapi juga pada kesiapan skema yang dapat diterima oleh instansi dan publik.
-
-
-
-
