Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pengadaan motor listrik untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendaraan itu disiapkan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugas di lapangan.
BGN menegaskan bahwa pengadaan tersebut masuk dalam rencana anggaran tahun 2025. Penjelasan ini muncul setelah perhatian publik tertuju pada jenis kendaraan yang dipilih untuk mendukung program nasional tersebut.
Identitas motor dan asal produksi
Dadan menjelaskan bahwa motor listrik yang digunakan adalah Emmo JVX GT dan JVH Max. Namun, berdasarkan penelusuran data digital, unit itu ternyata merupakan hasil rebranding oleh PT Adlas Sarana Elektrik.
Sumber produksi utamanya berasal dari Jiangsu Keyroad Transportation Technology Co Ltd di China. Model itu disebut memiliki nama asli Tinbot atau Kollter ES1 Pro-M di pasar lain.
Dadan juga menegaskan bahwa perbedaan merek seperti itu bukan hal baru di pasar internasional. Ia menyebut motor tersebut dikenal dengan nama berbeda di Eropa dan Kanada, meski sebenarnya berasal dari jenis yang sama.
“Motor ini di Eropa ada merek lain, sejenis tapi dengan merek yang berbeda. Kalau di Eropa namanya Tinbot. Di Eropa dan Kanada karena itu satu jenis,” kata Dadan.
BGN masih telusuri alasan pemilihan unit
Selain menjelaskan asal kendaraan, BGN juga masih menelusuri alasan pemilihan unit tersebut dibanding merek lain yang sudah lebih dikenal di Indonesia. Dadan menyebut detail teknis dan alasan pengadaan itu berada di bawah kewenangan pejabat yang menangani komitmen pengadaan.
Karena itu, BGN belum memaparkan secara rinci alasan memilih motor listrik tersebut. Dadan menegaskan klarifikasi internal masih berjalan untuk memastikan seluruh proses pengadaan bisa dijelaskan dengan baik.
“Ya, ini harus ditanyakan kepada pejabat pembuat komitmen. Secara detail,” kata Dadan.
Ia menambahkan bahwa penelusuran juga mencakup pertanyaan lain yang muncul di publik, termasuk alasan tidak memakai produk dari pabrikan yang sudah memiliki jaringan layanan purna jual luas di Indonesia. Menurut dia, hal itu masih menjadi bagian dari klarifikasi yang diminta pimpinan lembaga.
“Itu bagian klarifikasi yang sedang saya minta,” kata Dadan.
Harga pengadaan disebut di bawah pasar
Di sisi lain, BGN mengklaim harga pengadaan motor listrik tersebut berada di bawah kisaran harga pasar. Dadan menyebut harga pasar unit serupa umumnya berada di rentang Rp 52 juta hingga Rp 56 juta per unit.
Untuk unit tipe trail, BGN disebut mendapat harga sekitar Rp 42 juta sampai Rp 43 juta. Sedangkan untuk motor listrik model biasa, harganya disebut berada di angka Rp 41 juta.
“Kalau untuk sementara dari laporan yang ada kan, ada harga pasar ya. Ini berbasis laporan sih di bawah harga pasar. Harga pasar kalau tidak salah antara Rp 52 juta sampai Rp 56 juta. Kemudian untuk pengadaan BGN untuk yang trail harganya kurang-lebih Rp 43 juta, antara Rp 42 sampai Rp 43 juta,” kata Dadan.
Perbedaan harga antara model trail dan model reguler terlihat tipis, tetapi keduanya tetap diposisikan sebagai kendaraan operasional untuk kebutuhan MBG. BGN menyatakan laporan anggaran yang diterima menjadi dasar penentuan harga tersebut.
“Dan kemudian untuk yang motor listrik biasa itu Rp 41 juta,” kata Dadan.
Pengadaan motor listrik ini kini menjadi bagian dari penjelasan resmi BGN terkait dukungan logistik Program Makan Bergizi Gratis. Di tengah sorotan publik terhadap merek, asal produksi, dan alasan pemilihannya, BGN masih melanjutkan penelusuran internal untuk memastikan detail pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan operasional.
