Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ sebagai langkah untuk mendorong transisi energi dan memperluas penggunaan transportasi ramah lingkungan.
Instruksi tersebut juga mencakup kendaraan bermotor yang dikonversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Dengan begitu, insentif fiskal tidak hanya menyasar kendaraan listrik baru, tetapi juga mendukung upaya konversi kendaraan yang sudah ada agar lebih efisien dan lebih ramah lingkungan.
Dasar kebijakan dan sasaran utama
Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Pemerintah pusat menempatkan insentif daerah ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga energi global.
Melalui surat edaran itu, kepala daerah diminta mengambil langkah yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Tujuannya adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi hambatan biaya yang kerap menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam beralih ke teknologi baru.
Gubernur diminta melaporkan pelaksanaan
Selain memberi instruksi pembebasan pajak, Mendagri juga mewajibkan para gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan insentif fiskal kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan tersebut harus disertai Keputusan Gubernur dan disampaikan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat pada 31 Mei 2026.
Ketentuan pelaporan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan administratif. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memantau sejauh mana pembebasan pajak dijalankan di daerah.
Dorongan untuk industri kendaraan listrik
Kementerian Perindustrian menyambut kebijakan ini dengan menekankan pentingnya pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Sektor otomotif dinilai tetap menjadi pilar penting ekonomi nasional, sehingga transformasinya perlu memberi manfaat langsung bagi industri dalam negeri.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta, menyatakan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik harus berjalan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku industri domestik. Ia juga menilai perubahan preferensi konsumen menjadi sinyal positif bagi arah industri otomotif nasional.
Investasi dan pertumbuhan populasi kendaraan listrik
Kemenperin mencatat investasi sektor kendaraan listrik telah mencapai Rp25,67 triliun. Angka itu melibatkan 14 perusahaan mobil listrik, 68 produsen motor listrik, dan sembilan perusahaan bus listrik.
Data yang sama menunjukkan bahwa hingga Maret 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 358.205 unit. Sebagian besar didominasi oleh sepeda motor listrik, yang menunjukkan adopsi teknologi ini bergerak lebih cepat di segmen roda dua.
Respons pelaku industri
Dari sisi pelaku usaha, BYD Indonesia menyatakan tetap berkomitmen membangun rantai nilai industri kendaraan listrik di Indonesia. Perusahaan otomotif asal China itu juga menyampaikan rencana untuk terus menghadirkan teknologi terbaru ke pasar nasional.
Head of PR & Government BYD Indonesia, Luther T Panjaitan, mengatakan perusahaan ingin ikut membangun value chain di dalam negeri. Ia menambahkan bahwa BYD akan terus membawa platform kendaraan listrik terbaru ke Indonesia pada masa mendatang.
Kebijakan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai kini menjadi salah satu dorongan fiskal paling penting untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat arah pengembangan industri otomotif nasional yang sedang bergerak ke teknologi listrik.
-
-
-
-
