Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung mengingatkan bahwa rencana impor 105 ribu pikap dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyimpan risiko teknis yang tidak kecil. Sorotan utamanya ada pada mesin kendaraan yang dinilai belum tentu cocok dengan kondisi bahan bakar di Indonesia.
Yannes Martinus Pasaribu menilai persoalan ini bisa berubah menjadi beban operasional jika pengadaan dilakukan tanpa penyesuaian mesin dan dukungan suku cadang. Ia menyebut efisiensi yang diharapkan dari pembelian besar justru dapat terkikis oleh biaya perawatan yang tinggi.
Risiko mesin dan bahan bakar
Menurut Yannes, kendaraan produksi India umumnya memakai standar emisi BS-VI yang setara Euro 6. Ia menekankan bahwa standar ini menuntut presisi tinggi dan membutuhkan kualitas bahan bakar yang sangat baik.
Di sisi lain, Indonesia saat ini menggunakan Biodiesel B40. Yannes menilai karakter bahan bakar itu berbeda dari kebutuhan mesin Euro 6, sehingga ada potensi ketidakcocokan pada kendaraan yang diimpor.
“Karena setahu saya, mesin India itu memiliki spesifikasi Euro 6 yang sangat presisi dan butuh solar murni, sehingga berpotensi tidak kompatibel dengan Biodiesel B40 Indonesia yang tinggi air dan asam lemak,” ujar Yannes kepada ANTARA. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penyesuaian mesin dan parts, pengadaan ini bisa menjadi “bom waktu operasional”.
Biaya perawatan bisa membengkak
Selain kesesuaian mesin, Yannes menyoroti persoalan suku cadang dan jaringan dealer. Ia menilai distribusi kendaraan dalam jumlah besar tanpa layanan purna jual yang merata akan menyulitkan operasional di daerah.
Masalah itu, menurut dia, bisa membuat kendaraan yang dibeli untuk efisiensi justru berubah menjadi sumber beban baru. Dalam pandangannya, penghematan pada biaya pembelian atau CAPEX dapat habis karena biaya perawatan atau OPEX yang tinggi.
“Jika situasi ini benar-benar terjadi, maka efisiensi harga beli (CAPEX) yang dibanggakan Agrinas akan habis tertelan oleh tingginya biaya perawatan (OPEX) dan lumpuhnya distribusi pangan nasional,” tutur dia. Pernyataan itu menegaskan bahwa aspek operasional tidak bisa dilepaskan dari rencana pengadaan skala besar.
Masih bisa positif bila dikelola matang
Meski mengingatkan banyak risiko, Yannes tidak menutup peluang bahwa pengadaan tersebut tetap bisa memberi manfaat. Ia menilai skema itu dapat menjadi langkah positif jika seluruh proses disiapkan dengan matang.
Ia bahkan menyebut ada peluang efisiensi anggaran melalui kerja sama perdagangan. Menurut dia, strategi tersebut bisa membantu pengadaan berjalan lebih efisien dari sisi CAPEX dan sekaligus memangkas waktu penyiapan rantai pasok di perdesaan.
“Secara korporasi, strategi ini jadi prestasi direksi Agrinas, karena mampu melakukan efisiensi secara CAPEX menghemat 20-50 persen via AIFTA demi mengejar target Asta Cita ke-2 melalui swasembada pangan sekaligus menghemat waktu penyiapan rantai pasok di perdesaan,” kata dia. Namun, manfaat itu tetap bergantung pada kemampuan menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan lapangan di Indonesia.
Bagi Koperasi Merah Putih, persoalan utama bukan hanya harga beli atau jumlah unit yang dipesan, melainkan juga kesiapan teknis untuk menopang distribusi pangan di daerah. Tanpa dukungan mesin yang sesuai, ketersediaan suku cadang, dan layanan purna jual yang kuat, armada besar itu berisiko tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan.
-
-
-
-
