Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa insentif kendaraan listrik akan kembali bergulir dalam waktu dekat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pola pemberiannya tidak akan jauh berbeda dari skema yang pernah dipakai untuk mobil listrik dan bantuan pembelian motor listrik.
Kabar ini penting karena pemerintah juga sudah memastikan program subsidi kendaraan listrik berlaku mulai tahun ini. Untuk tahap pertama, motor listrik dan mobil listrik masing-masing disiapkan kuota 100 ribu unit.
Agus belum memerinci mekanisme finalnya, tetapi ia memberi bocoran bahwa model penyalurannya mengacu pada pola yang sudah pernah berjalan. Artinya, masyarakat berpeluang kembali mendapatkan potongan harga dengan mekanisme yang sudah relatif dikenal pelaku industri dan konsumen.
Untuk motor listrik, pola sebelumnya menggunakan SISAPIRa atau Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua. Platform pemerintah itu dipakai untuk menyalurkan subsidi motor listrik kepada masyarakat melalui dealer dan manufaktur di dalam negeri.
Sementara untuk mobil listrik, skema yang pernah berlaku berjalan lewat dealer resmi. Konsumen membeli mobil listrik di dealer, lalu harga yang dibayar sudah langsung dipotong insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
Kuota dan besaran bantuan awal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa setiap segmen mendapat kuota 100 ribu unit pada tahap pertama. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan intervensi untuk roda dua dan roda empat sekaligus.
Untuk motor listrik, besaran subsidinya disebut Rp 5 juta per unit. Adapun untuk mobil listrik, nilai bantuan belum dijelaskan lebih lanjut dan akan diumumkan oleh Menteri Perindustrian bersama Menteri Koordinator Perekonomian.
Purbaya juga menyebut pemerintah masih memindai skema yang paling efektif untuk diterapkan. Menurut dia, opsi yang sedang dilihat antara lain PPN ditanggung pemerintah dengan tingkat dukungan yang berbeda.
Ia mengatakan ada skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen dan ada pula 40 persen. Namun, pemerintah belum mengunci model finalnya karena masih dalam tahap pemindaian mendalam.
Beda teknologi, beda skema
Satu poin penting dari bocoran pemerintah adalah perbedaan perlakuan berdasarkan teknologi baterai. Purbaya menegaskan bahwa skema subsidi akan dibedakan menurut jenis baterai yang dipakai kendaraan listrik.
Ia menyebut fokus utama program ini adalah EV penuh, bukan hybrid. Kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel dan non-nikel disebut akan memperoleh skema yang berbeda.
Arah kebijakan itu dikaitkan langsung dengan strategi hilirisasi industri nasional. Pemerintah ingin penggunaan sumber daya mineral Indonesia, terutama nikel, memberi nilai tambah sebesar mungkin di dalam negeri.
Purbaya secara terbuka menjelaskan alasan di balik dukungan lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis nikel. Menurut dia, kebijakan itu diambil agar baterai buatan dalam ekosistem berbasis nikel bisa lebih banyak terserap pasar.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa insentif kendaraan listrik tidak hanya dirancang untuk mendorong permintaan konsumen. Program ini juga dipakai sebagai instrumen industri agar rantai pasok domestik tumbuh sejalan dengan penjualan kendaraan listrik.
Jadwal peluncuran ditunggu
Pemerintah memastikan insentif kendaraan listrik akan berlaku tahun ini. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni 2026.
Meski begitu, detail teknis pelaksanaan masih menunggu pengumuman lanjutan. Penjelasan lebih rinci disebut akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Dengan situasi itu, pasar kini menunggu bentuk final “diskon” yang akan diterapkan pada mobil listrik. Konsumen juga menanti apakah pola potongan langsung di dealer akan kembali dipakai seperti pada periode insentif sebelumnya.
Di sisi lain, pelaku industri motor listrik berpeluang kembali mengandalkan saluran digital seperti SISAPIRa bila pemerintah mempertahankan pendekatan lama. Model itu sebelumnya menjadi pintu distribusi bantuan pembelian roda dua listrik kepada masyarakat.
Bocoran dari Menperin memberi gambaran awal bahwa pemerintah cenderung memilih skema yang sudah familiar ketimbang membangun sistem yang sepenuhnya baru. Namun, besaran dukungan untuk mobil listrik, pembagian kategori baterai, dan mekanisme final penyaluran masih menjadi bagian yang paling ditunggu.