Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyodorkan gagasan yang memantik perhatian: pajak kendaraan bermotor di provinsi itu ingin dihapus, lalu diganti dengan skema jalan berbayar. Dalam konsep yang ia sampaikan, hanya kendaraan yang benar-benar memakai jalan yang akan membayar, sementara kendaraan yang tidak melintas tidak dibebani pungutan.
Dedi menekankan bahwa ide ini ia arahkan untuk menciptakan rasa keadilan. Ia juga menyebut besaran kewajiban bayar akan disesuaikan dengan berat kendaraan, sehingga kendaraan yang lebih berat akan menanggung beban lebih besar.
Konsep jalan berbayar
Menurut Dedi, mekanisme ini mendorong masyarakat memakai jalan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, jalan tidak digunakan untuk hal-hal yang dianggap tidak penting dan pungutan menjadi lebih tepat sasaran.
Ia menyampaikan gagasan itu melalui unggahan di media sosial dan juga dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung. Dalam penjelasannya, jalan berbayar diposisikan sebagai pengganti PKB di tengah kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengenakan pajak kendaraan listrik oleh pemerintah provinsi.
Dedi mengatakan, sistem itu akan berlaku untuk jalan provinsi di Jawa Barat jika seluruh syaratnya terpenuhi. Ia mencontohkan pembayarannya akan dibuat digital, mirip jalan tol, dan tidak perlu ditempel secara manual.
Syarat infrastruktur harus siap
Sebelum jalan berbayar diterapkan, Dedi menegaskan ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jalan harus mulus, memiliki drainase yang memadai, serta dilengkapi penerangan jalan yang memadai dan indah.
Selain itu, ia menambahkan perlunya CCTV sebagai pengaman pengguna jalan. Pos pengamanan juga harus tersedia, lengkap dengan mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis.
Dedi menilai penghapusan PKB baru bisa dibahas setelah semua unsur itu terwujud. Karena itu, gagasan tersebut belum masuk tahap penerapan dan masih berada di level konsep.
Masih dalam tahap kajian
Dedi menyebut ide jalan berbayar saat ini sedang dikaji oleh berbagai pihak. Akademisi, pakar, dan pihak lain yang dianggap memiliki kepentingan serta kemampuan membaca arah perkembangan jalan ikut dilibatkan dalam pembahasan itu.
Ia menegaskan kembali bahwa gagasan tersebut belum menjadi kebijakan final. Dalam pernyataannya, Dedi meminta publik melihatnya sebagai konsep yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Pembicaraan soal jalan berbayar sendiri sudah ia sampaikan sebelum unggahan terbarunya, yakni saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Saat itu, ia menegaskan bahwa sistem baru harus dihitung dengan matang agar seluruh jalan provinsi di Jawa Barat benar-benar memenuhi standar seperti jalan tol.
Pernyataan itu memperlihatkan arah kebijakan yang ingin ia dorong bukan sekadar mengganti sumber penerimaan daerah. Dedi juga ingin skema pungutan diubah agar lebih terkait langsung dengan penggunaan jalan dan kondisi kendaraan yang melintas.
Source: www.cnnindonesia.com-
-
-
-
