Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan “kebobolan” anggaran pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan, pos anggaran itu muncul lagi meski pengadaan tersebut sudah ditolak pada tahun lalu.
Purbaya menilai persoalan ini terjadi karena kelemahan sistem perangkat lunak di Ditjen Anggaran Kemenkeu. Sistem itu disebut sedang diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang dan pengawasan anggaran bisa lebih ketat.
Menurut Purbaya, anggaran yang lolos itu mencapai Rp1,05 triliun untuk pembelian impor 25 ribu motor listrik. Ia meminta Dirjen Anggaran Kemenkeu mengecek kembali pos-pos anggaran yang dianggap janggal.
Purbaya juga menegaskan tidak ingin ada kebocoran serupa di masa mendatang. Pengawasan ketat, kata dia, akan diterapkan untuk seluruh anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan motor listrik memang masuk dalam perencanaan anggaran 2025. Tujuannya untuk mendukung operasional program MBG, terutama untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dadan menyebut realisasi pengadaan motor listrik sudah mencapai lebih dari 21 ribu unit. Proses realisasinya dilakukan bertahap mulai Desember 2025.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Dadan menegaskan bahwa pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Ia mengatakan fungsi kendaraan itu adalah untuk mendukung operasional Kepala SPPG.
Perbedaan pandangan ini menyorot dua hal sekaligus, yakni pengetatan kontrol anggaran di Kemenkeu dan kebutuhan operasional BGN di lapangan. Di tengah dorongan efisiensi dan pengawasan, detail pengadaan motor listrik kini ikut menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran pemerintah.
Source: www.cnnindonesia.com-
-
-
-
