Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghapus pajak kendaraan lalu menggantinya dengan sistem jalan berbayar memicu perdebatan luas. Gagasan ini menarik perhatian karena mengubah beban biaya dari kepemilikan kendaraan menjadi biaya saat kendaraan benar-benar digunakan di kawasan padat.
Bagi pemilik mobil yang jarang dipakai, konsep ini dinilai lebih menguntungkan secara finansial. Beban tahunan tidak lagi dibayar penuh ketika kendaraan lebih sering tersimpan di garasi atau hanya dipakai pada waktu tertentu.
Inti gagasan tersebut mengarah pada skema pay-as-you-go. Polanya mirip tagihan pascabayar, yakni biaya muncul saat kendaraan melintasi ruas tertentu yang dikenai pungutan.
Konsep ini berbeda dari pajak kendaraan yang dibayar rutin karena status kepemilikan. Dalam skema jalan berbayar, pengeluaran lebih ditentukan oleh intensitas penggunaan jalan, terutama pada area dengan kepadatan lalu lintas tinggi.
Bukan Tol, Fokusnya Urai Macet
Sistem jalan berbayar kerap disamakan dengan jalan tol, padahal tujuannya tidak sama. Tol pada dasarnya dibangun untuk mengembalikan biaya investasi infrastruktur, sedangkan jalan berbayar dirancang untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi di area tertentu.
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menjelaskan bahwa fungsi utama jalan berbayar adalah manajemen lalu lintas. Sasaran utamanya adalah mengurangi kemacetan dan menekan polusi udara di kawasan perkotaan.
Skema yang dimaksud dikenal sebagai Electronic Road Pricing atau ERP. Penerapannya bukan pada ruas tol baru, melainkan pada jalan arteri perkotaan yang sudah ada dan selama ini menjadi titik kemacetan.
Dengan kata lain, jalan berbayar bukan sekadar alat pungutan. Sistem ini diposisikan sebagai instrumen pengendalian lalu lintas agar jumlah kendaraan pribadi di ruas padat bisa berkurang.
Cara Kerjanya Tanpa Gerbang dan Antrean
Salah satu pembeda utama ERP dengan sistem pembayaran jalan konvensional ada pada teknologinya. Pengendara tidak perlu berhenti di gerbang atau memperlambat kendaraan untuk menempelkan kartu.
Sistem ini menggunakan teknologi Automatic Plate Number Recognition atau ANPR. Perangkat tersebut membaca pelat nomor kendaraan secara instan saat kendaraan melintas.
Pemindaian dilakukan secara nirkabel dan otomatis. Saldo dapat dipotong melalui identifikasi pelat nomor atau unit elektronik yang terpasang di dalam kabin.
Karena tidak memakai palang fisik, lalu lintas tetap bisa bergerak normal. Model ini dirancang agar pungutan tidak justru menambah antrean baru di titik pembayaran.
Tarif Bisa Berubah Sesuai Kendaraan dan Waktu
Bagian yang paling banyak dibahas dari wacana ini adalah mekanisme tarif yang bersifat dinamis. Besar biaya tidak dipukul rata, melainkan menyesuaikan waktu melintas, ukuran kendaraan, dan bobot kendaraan.
Artinya, kendaraan yang lewat pada jam sibuk berpotensi membayar lebih mahal. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi lonjakan mobil pribadi pada waktu dengan tingkat kepadatan tertinggi.
Kendaraan yang lebih besar juga disebut dapat dikenai tarif lebih tinggi dibanding mobil kecil. Dedi Mulyadi menegaskan konsep dasarnya, yakni semakin berat kendaraannya maka semakin tinggi kewajiban membayarnya.
Pendekatan ini disebut memberi rasa keadilan dalam penggunaan ruang jalan. Mobil yang jarang dipakai tidak lagi menanggung beban tetap setara dengan kendaraan yang setiap hari memenuhi ruas padat.
Bagi sebagian warga, sistem seperti ini terasa lebih masuk akal daripada pajak tahunan penuh. Terutama bagi pemilik mobil koleksi, kendaraan akhir pekan, atau kendaraan yang frekuensi pakainya rendah.
Bukan Gagasan Baru di Dunia
Jalan berbayar bukan konsep yang lahir tanpa contoh penerapan. Sejumlah kota besar dunia telah memakai pendekatan serupa untuk menghadapi kemacetan kronis.
Di Stockholm, Swedia, skema ini disebut berhasil menurunkan volume lalu lintas hingga 20 persen. Dampaknya juga terlihat pada waktu perjalanan yang menjadi lebih singkat.
London, Inggris, juga mengalami penurunan emisi gas buang yang signifikan setelah menerapkan kebijakan serupa. Pendapatan dari jalan berbayar kemudian disalurkan untuk pengembangan transportasi publik.
Contoh dari kota-kota tersebut menunjukkan bahwa ERP tidak hanya soal pemasukan. Sistem ini juga berkaitan dengan perubahan perilaku perjalanan dan pengelolaan ruang jalan di wilayah urban.
Dalam konteks wacana di Jawa Barat, perdebatan kini tidak hanya berkisar pada penghapusan pajak kendaraan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah jalan berbayar dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk membiayai penggunaan jalan sekaligus mengendalikan kemacetan di kawasan perkotaan.
Source: www.suara.com-
-
-
-
