Pemutihan denda pajak kendaraan di Jakarta mulai berlaku besok, 1 Juni 2026. Program ini memberi kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk melunasi kewajiban pajak tanpa tambahan bunga keterlambatan.
Kebijakan tersebut penting dicatat karena pembebasan denda diberikan otomatis oleh sistem. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan, membuat surat khusus, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk menghapus sanksi administratif.
Program ini diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Dasarnya adalah Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan program tersebut untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang menunggak pajak kendaraan mendapat ruang untuk membayar pokok kewajiban tanpa dibebani bunga keterlambatan.
Apa yang diputihkan
Pembebasan sanksi administratif berlaku untuk dua jenis pungutan. Keduanya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Bapenda DKI Jakarta menjelaskan sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Artinya, yang dibebaskan adalah bunga keterlambatan, bukan pokok pajaknya.
Karena itu, wajib pajak tetap harus membayar pokok kewajiban pajak kendaraan. Begitu pembayaran dilakukan dalam periode program, sistem Pajak Daerah akan menyesuaikan pembebasan sanksi yang berlaku secara otomatis.
Periode berlakunya
Fasilitas pembebasan sanksi administratif ini berlaku dalam periode terbatas. Wajib pajak harus melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026.
Batas waktu ini penting karena pembebasan denda tidak berlaku di luar periode program. Pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan pemutihan perlu memastikan pembayaran dilakukan dalam rentang tersebut.
Mekanisme otomatis menjadi salah satu poin utama dalam kebijakan ini. Masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan dalam masa program tanpa harus datang untuk meminta penghapusan denda secara terpisah.
Syarat perpanjang STNK tahunan
Bagi pemilik kendaraan yang hendak mengurus perpanjangan STNK tahunan, ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen itu tetap perlu dibawa saat pengurusan administrasi kendaraan.
Syaratnya meliputi STNK asli dan fotokopi. Selain itu, wajib pajak juga perlu menyiapkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
Untuk kendaraan perorangan, pemilik juga harus membawa KTP asli dan fotokopi yang sesuai dengan data identitas kendaraan. Jika pengurusan diwakilkan, diperlukan surat kuasa kepada pihak yang diberi wewenang.
Syarat perpanjang STNK 5 tahunan
Pengurusan STNK lima tahunan memiliki ketentuan tambahan. Pada proses ini, pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru.
Karena ada pergantian dokumen dan pelat, kendaraan wajib dihadirkan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Kehadiran kendaraan menjadi syarat penting yang tidak berlaku pada semua jenis layanan administrasi tahunan.
Dokumen yang perlu disiapkan untuk perpanjangan STNK lima tahunan mencakup STNK asli dan fotokopi. Pemilik juga harus membawa BPKB asli dan fotokopi.
Selain itu, KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopi sesuai data identitas kendaraan juga wajib dibawa. Jika pemilik berhalangan hadir dan pengurusan diwakilkan, surat kuasa harus disertakan.
Satu syarat lain yang harus dipenuhi adalah membawa kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya. Ini diperlukan untuk proses cek fisik di Samsat sebelum penerbitan dokumen dan pelat baru.
Program pemutihan ini dapat menjadi kesempatan bagi warga Jakarta yang memiliki tunggakan PKB atau BBNKB. Selama pembayaran dilakukan dalam periode 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, sistem akan langsung menghapus bunga keterlambatan yang masuk dalam skema pembebasan sanksi administratif.
Source: oto.detik.com
