BYD kini berada dalam posisi yang rumit di Amerika Serikat. Di satu sisi, perusahaan ini membangun bus di California. Di sisi lain, Pentagon baru saja memasukkannya ke daftar perusahaan yang dianggap terkait dengan militer China.
Masuk ke daftar itu tidak langsung memicu sanksi. Namun, label tersebut bisa membuat perusahaan-perusahaan Amerika enggan bekerja sama dan mempersulit operasi BYD di pasar AS.
Langkah Pentagon ini muncul kurang dari sebulan setelah Presiden Donald Trump bertemu Xi Jinping dalam pertemuan puncak dua hari di Beijing. Bersamaan dengan BYD, Pentagon juga memasukkan Nio ke daftar yang sama.
Daftar itu merupakan bagian dari Section 1260H yang diperbarui setiap tahun. Sebelumnya, nama Tencent sudah lebih dulu muncul dalam daftar tersebut, dan perluasan terbaru juga menambahkan WuXi AppTec, Alibaba, Baidu, serta Unitree.
Secara total, pemerintah AS kini menandai 188 perusahaan sebagai “Chinese military companies”. Washington memandang daftar itu sebagai instrumen keamanan nasional, meski dampaknya pada bisnis sering terasa lewat jalur tidak langsung.
Untuk BYD, sorotan ini terasa kontras karena perusahaan tersebut memang punya jejak nyata di Amerika. BYD tidak menjual mobil penumpang di AS, tetapi tetap menjual bus listrik secara lokal dan merakitnya di California.
Bagi banyak pelaku industri, justru bagian inilah yang paling sensitif. Sebuah perusahaan bisa tetap beroperasi, tetapi label semacam ini dapat menimbulkan kehati-hatian dari mitra, pemasok, dan calon pelanggan di Amerika.
Nanyang Technological University analyst Stefanie Kam mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan-perusahaan itu kemungkinan masuk daftar karena keterlibatan mereka dalam program negara, bukan karena bukti jelas hubungan langsung dengan militer China. Pentagon sendiri menyebut BYD dan perusahaan lain masuk karena afiliasi dengan Assets Supervision and Administration Commission serta Ministry of Industry and Information Technology.
BYD membantah keras tuduhan itu. Perusahaan menyatakan tidak terkait dengan militer China dan menilai pencantuman namanya merugikan “pencapaian pengembangannya di Amerika Serikat.”
Nio mengambil posisi berbeda karena bisnisnya di AS sangat terbatas. Perusahaan itu menyebut tidak akan terdampak oleh keputusan tersebut karena memang tidak berbisnis di Amerika Serikat.
Pemerintah China juga menanggapi keras daftar Pentagon. Kedutaan Besar China di Washington, DC, menyebut daftar itu “diskriminatif” dan menilai Amerika Serikat sedang “menyalahgunakan” konsep keamanan nasional.
Kedutaan menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan China yang berbisnis di luar negeri telah mematuhi hukum dan regulasi negara tuan rumah. Mereka juga meminta AS menghentikan praktik yang dianggap keliru dan menciptakan lingkungan yang adil serta tidak diskriminatif bagi perusahaan China.
Di tengah polemik ini, BYD tetap menjadi contoh yang menarik dari benturan antara bisnis global dan kebijakan keamanan nasional. Perusahaan yang membangun bus di California kini harus menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar pasar kendaraan listrik.
