Kementerian Perhubungan memperketat pengelolaan Proving Ground Bekasi dengan menerapkan standar Service Level Agreement (SLA) yang mengikat pihak swasta. Langkah ini dipakai untuk menjaga fasilitas pengujian kendaraan berstandar internasional itu tetap optimal setelah rampung dibangun.
Proyek Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau Proving Ground Bekasi diposisikan sebagai infrastruktur besar dengan nilai investasi Rp 1,9 triliun. Pemerintah memilih skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sejak awal agar pembangunan dan pemeliharaan bisa berjalan lebih efisien dalam jangka panjang.
Tanggung jawab swasta penuh selama 15 tahun
Melalui skema KPBU, konsorsium swasta memegang tanggung jawab penuh atas pembangunan sekaligus pemeliharaan seluruh fasilitas fisik selama masa kontrak 15 tahun. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan, Iman Sukandar, menegaskan bahwa perawatan menjadi fokus utama dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
Iman mengatakan pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab mitra swasta dalam skema ini. Menurut dia, model kerja sama itu membantu pemerintah menjaga kualitas fasilitas tanpa mengurangi pengawasan atas hasil kerja pengelola.
SLA jadi alat kontrol kinerja
Kementerian Perhubungan tidak hanya menyerahkan pemeliharaan kepada konsorsium, tetapi juga memantau kinerjanya secara berkala. Pengawasan itu dilakukan melalui penilaian SLA yang menjadi standar resmi untuk melihat apakah pengelola menjalankan kewajibannya dengan baik.
Jika ada kelalaian, kerusakan, atau cacat yang tidak segera ditangani, penilaian performa korporasi pengelola akan terdampak. Iman menyebut kondisi seperti itu dapat menjadi poin minus bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah.
Sanksi yang disiapkan tidak berhenti pada rapor merah. Evaluasi SLA juga bisa berujung pada pengurangan pembayaran kepada pihak pengelola sebagai konsekuensi atas layanan pemeliharaan yang tidak memenuhi standar.
Dampak langsung ke layanan pengujian
Ketegasan aturan ini dibuat untuk mencegah gangguan operasional pada laboratorium, lintasan uji, dan sistem pendukung lain di Proving Ground Bekasi. Pemerintah ingin memastikan layanan pengujian laik jalan bagi kendaraan komersial maupun pribadi tidak terhenti karena masalah teknis.
Iman menilai berhentinya pelayanan akan menimbulkan dampak besar, terutama bagi sektor otomotif nasional. Karena itu, pemeliharaan fasilitas dianggap bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian penting dari kelancaran layanan publik dan industri.
Investasi besar untuk keandalan jangka panjang
Skema KPBU dalam proyek ini menuntut konsorsium swasta menyiapkan modal pembangunan awal sebesar Rp 1,9 triliun. Selain itu, mereka juga diwajibkan menyediakan anggaran operasional sekitar Rp 1 triliun untuk memastikan fasilitas tetap andal selama 15 tahun.
Dana operasional itu diarahkan untuk menjaga kualitas laboratorium, lintasan uji, dan instrumen teknologi sirkuit. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap Proving Ground Bekasi dapat beroperasi stabil dan tetap memenuhi standar pengujian yang dibutuhkan ke depan.
Kecepatan pembangunan jadi nilai tambah
Kerja sama dengan badan usaha juga dinilai memberi keuntungan pada kecepatan eksekusi di lapangan. Iman menyebut dukungan swasta membuat fasilitas itu bisa terwujud dalam waktu kurang lebih dua tahun, sementara mekanisme pemeliharaan menjadi lebih cepat dan fleksibel.
Meski begitu, pemerintah tetap menempatkan kontrol kualitas sebagai hal utama. Kombinasi antara tanggung jawab swasta, pengawasan SLA, dan sanksi administratif diharapkan menjaga fasilitas strategis ini tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
