Pemilik kendaraan di DKI Jakarta kini bisa memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tanpa perlu mengurus permohonan tambahan. Menariknya, layanan pengurusan juga tersedia di arena Pekan Raya Jakarta atau PRJ, sehingga warga tidak harus selalu datang ke kantor Samsat induk.
Program ini digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam periode 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Bapenda DKI Jakarta menyebut pembebasan ini berlaku secara jabatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan surat permohonan penghapusan denda.
Artinya, pemilik kendaraan yang telat membayar pajak tetap bisa melunasi kewajibannya tanpa tambahan bunga keterlambatan. Sistem Pajak Daerah akan menerapkan pembebasan sanksi itu secara otomatis saat pembayaran dilakukan.
Berlaku untuk PKB dan BBNKB
Pembebasan yang diberikan mencakup sanksi administratif pada PKB dan BBNKB. Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
Bagi warga yang selama ini menunda pembayaran karena denda menumpuk, program ini membuka ruang untuk menyelesaikan kewajiban dengan beban yang lebih ringan. Pokok pajaknya tetap harus dibayar, tetapi bunga keterlambatan dibebaskan selama masa program berlangsung.
Bapenda DKI Jakarta menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan. Skema ini dirancang agar prosesnya sederhana dan tidak menambah tahapan administrasi.
Karena pembebasan denda berjalan otomatis, pengurusan STNK yang pajaknya telat dibayarkan dapat dilakukan melalui berbagai kanal layanan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Gerai Samsat di PRJ yang ikut hadir sebagai bagian dari layanan untuk masyarakat.
Bisa Diurus di PRJ
Kehadiran Gerai Samsat di arena PRJ memberi pilihan yang lebih praktis bagi warga. Layanan ini memungkinkan masyarakat membayar PKB tanpa harus datang ke kantor Samsat.
Bagi pengunjung PRJ, keberadaan gerai tersebut bisa menjadi solusi saat ingin sekalian menuntaskan kewajiban pajak kendaraan. Kanal ini juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan publik ke lokasi yang ramai dikunjungi warga.
Informasi ini penting terutama bagi pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan periode pemutihan sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Selama masa program masih berjalan, denda keterlambatan tidak akan dibebankan saat pelunasan dilakukan.
Daftar Lokasi Samsat Induk di Jakarta
Selain di PRJ, warga tetap bisa mengurus pemutihan lewat Samsat induk di masing-masing wilayah. Lokasi-lokasi ini menjadi rujukan utama untuk layanan administrasi kendaraan di Jakarta.
SAMSAT Jakarta Pusat beralamat di Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat, Jalan Gunung Sahari No.13 Pademangan, Jakarta Utara 14420. Lokasi ini juga digunakan untuk layanan SAMSAT Jakarta Utara.
SAMSAT Jakarta Selatan berada di Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Warga wilayah selatan dapat mengakses layanan di titik ini untuk pengurusan terkait pajak kendaraan.
SAMSAT Jakarta Barat berlokasi di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot KM.13, Cengkareng, Jakarta Barat 11720. Layanan ini menjadi salah satu titik utama bagi pemilik kendaraan di wilayah barat ibu kota.
SAMSAT Jakarta Timur berada di Jalan D.I. Panjaitan Kav.55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410. Sementara itu, SAMSAT Jakarta Utara kembali merujuk ke Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat di Jalan Gunung Sahari No.13 Pademangan, Jakarta Utara 14420.
Program pemutihan ini tidak mengharuskan warga menjalani proses administrasi tambahan untuk penghapusan denda. Tidak ada kewajiban membuat surat permohonan atau datang khusus untuk meminta penghapusan bunga keterlambatan.
Situasi itu membuat warga cukup fokus pada pelunasan kewajiban pajaknya melalui kanal layanan yang tersedia. Dengan pilihan lokasi di Samsat induk dan Gerai Samsat di PRJ, akses pembayaran menjadi lebih fleksibel selama periode program masih berlaku.
