Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jakarta menilai truk listrik belum bisa langsung menjadi pilihan utama bagi pelaku logistik. Alasannya sederhana: harga belinya masih jauh lebih mahal, sementara kebutuhan operasional menuntut armada yang efisien dari sisi biaya dan waktu.
Ahmad Sugiono, Wakil Ketua Umum Logistik dan Perdagangan ALFI DPW Jakarta, menyebut harga truk listrik saat ini masih sekitar dua hingga tiga kali lipat dibanding truk bermesin konvensional. Di tengah dorongan menuju Net Zero Emission 2060 dan peralihan ke kendaraan listrik, pelaku usaha tetap menghitung total cost ownership atau TCO sebelum memutuskan armada yang dipakai.
Biaya operasional jadi penentu
Sugiono menjelaskan bahwa pengusaha logistik tidak hanya melihat harga beli kendaraan. Mereka juga menghitung pengeluaran besar untuk bahan bakar, servis, oli, dan suku cadang dalam operasi harian armada.
Ia menyebut biaya BBM bisa menyedot sekitar 30 sampai 35 persen dari total biaya transportasi truk. Sementara pengeluaran untuk oli, servis, dan suku cadang berada di kisaran 15 persen, sehingga efisiensi TCO menjadi faktor utama dalam pemilihan teknologi kendaraan.
Dalam kondisi seperti itu, Sugiono menilai biofuel B50 masih menjadi opsi yang paling mungkin bagi banyak pengusaha. B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50 persen solar, yang dijadwalkan pemerintah mulai diterapkan untuk menghentikan impor solar per 1 Juli 2026.
Sugiono juga menyebut truk listrik belum familiar di kalangan pengusaha. Ia menyoroti bahwa komposisi kendaraan listrik di Indonesia masih sekitar 0,2 persen atau 341 ribu unit dari total populasi kendaraan, sementara kendaraan konvensional masih mendominasi 99,8 persen atau 173,9 juta unit menurut data Dewan Energi Nasional.
Insentif dinilai bisa mengubah perhitungan
Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian, menilai harga beli truk listrik yang masih tinggi bisa ditekan lewat insentif pemerintah dan skema kepemilikan yang lebih fleksibel. Salah satu opsi yang ia dorong adalah skema sewa, sehingga pelaku usaha tidak harus membeli unit dan bisa fokus pada pengeluaran operasional.
Ilham menyebut insentif pemerintah untuk truk listrik, seperti bebas pajak layaknya mobil listrik penumpang, berpotensi menurunkan TCO pengusaha sebesar 36 persen sampai 40 persen. Menurutnya, truk listrik tetap membutuhkan kombinasi insentif dan model bisnis yang membuat biaya totalnya lebih menarik dibanding truk diesel.
Dorongan insentif menjadi penting karena sektor logistik sangat sensitif terhadap biaya. Jika struktur biayanya belum kompetitif, pelaku usaha cenderung memilih armada yang sudah terbukti murah dan mudah dioperasikan.
Infrastruktur pengisian masih jadi tantangan
Selain harga, penggunaan truk listrik juga bergantung pada infrastruktur pengisian. IESR menilai SPKLU yang ada belum sepenuhnya cocok untuk truk, meski menurut data PLN pada sepanjang 2025 sudah ada 4.655 SPKLU yang beroperasi di ribuan titik di Indonesia.
Ilham mengatakan sebagian besar SPKLU tersebut belum dapat mendukung operasional truk listrik. Masalahnya ada pada ukuran lokasi dan kapasitas daya yang umumnya masih ditujukan untuk kendaraan penumpang, bukan kendaraan besar yang harus terus bergerak.
IESR merekomendasikan SPKLU khusus truk listrik di lokasi dengan utilisasi kendaraan berat yang tinggi. Lembaga itu mengidentifikasi 27 lokasi di Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk wilayah padat logistik seperti Pantura, kawasan industri di Joglo Semar, dan jalan lintas barat Pulau Sumatra.
Kebutuhan operasional truk tak bisa disamakan
Menurut IESR, SPKLU untuk truk listrik juga harus punya cakupan area yang luas dan daya pengisian yang memadai. Ilham menegaskan truk tidak boleh terlalu lama berhenti untuk mengisi daya karena waktu operasional sangat menentukan produktivitas.
Karena itu, IESR memperkirakan waktu pengisian ideal berada di kisaran 30 menit sampai 1 jam. Selain di jalur logistik utama, SPKLU truk listrik juga perlu ditempatkan di kawasan pelabuhan dan kawasan industri agar bisa mendukung mobilitas armada berat secara lebih realistis.