Subsidi dan kompensasi BBM yang menembus Rp719 triliun sejak 2019 hingga 2024 kembali membuka perdebatan soal arah transisi energi di Indonesia. Di saat beban fiskal terus menumpuk, Dewan Energi Nasional (DEN) melihat truk listrik sebagai salah satu pintu tercepat untuk memangkas konsumsi BBM dan memperbaiki efisiensi ekonomi.
Anggota Unsur Pemangku Kepentingan DEN, Sripeni Inten Cahyani, menilai elektrifikasi tidak boleh hanya bertumpu pada kendaraan pribadi. Menurut dia, kendaraan niaga seperti truk dan bus punya dampak lebih besar karena beroperasi intensif dan mengonsumsi bahan bakar dalam jumlah besar.
Beban subsidi yang besar
DEN mencatat, total subsidi dan kompensasi BBM sejak 2019 hingga 2024 mencapai Rp719 triliun. Angka itu bahkan masih berada di atas penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas yang sebesar Rp659 triliun pada periode yang sama.
Sripeni menyoroti bahwa konsumsi BBM subsidi selama ini belum menghasilkan nilai tambah ekonomi yang memadai. Energi fosil, kata dia, lebih banyak habis untuk dibakar ketimbang diolah menjadi aktivitas produktif yang menciptakan industri dan lapangan kerja.
Ia juga menilai sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM sekaligus sumber emisi pencemar udara di kawasan perkotaan. Karena itu, transformasi sektor ini dianggap paling logis jika pemerintah ingin menurunkan ketergantungan pada minyak dan memperbaiki kualitas udara.
Truk jadi target yang menjanjikan
Di tengah dominasi sepeda motor, DEN melihat justru kendaraan angkutan barang punya ruang besar untuk elektrifikasi. Dari total proyeksi 174 juta unit kendaraan nasional pada akhir 2025, sekitar 147 juta unit atau 84 persen merupakan sepeda motor, sedangkan truk hanya sekitar 3,7 persen.
Sripeni menyebut fokus awal sebaiknya tidak lagi tertuju ke roda dua. Ia mendorong agar perhatian diarahkan dulu ke bus dan truk, karena peluang elektrifikasinya dinilai jauh lebih besar dan lebih masuk akal secara dampak.
Pada sektor bus, perkembangan elektrifikasi sudah terlihat melalui armada Transjakarta di Jakarta. Menurut Sripeni, dorongan dari DKI Jakarta membuat adopsi bus listrik bergerak lebih baik dibanding segmen lain.
Tantangan biaya dan infrastruktur
Meski peluangnya besar, elektrifikasi truk dan bus masih menghadapi kendala serius. Harga kendaraan listrik niaga masih jauh lebih mahal daripada versi konvensional, bahkan bisa dua hingga tiga kali lipat.
Infrastruktur pengisian daya juga menjadi faktor penentu. DEN mencatat ada dua model yang berkembang di berbagai negara, yaitu battery swapping yang banyak diterapkan di China dan ultra fast charging yang memungkinkan kendaraan kembali beroperasi dalam waktu relatif singkat.
Sripeni menilai teknologi truk listrik sendiri sudah semakin matang. Sejumlah produk yang tersedia di pasar, termasuk dari produsen China, dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional kendaraan komersial.
Model bisnis mulai berubah
Selain teknologi, perubahan model bisnis ikut mendorong adopsi kendaraan niaga listrik. Jika sebelumnya pelaku usaha harus menanggung investasi awal besar atau capital expenditure, kini mulai berkembang skema operational expenditure.
Melalui model ini, pengguna tidak perlu membeli seluruh aset kendaraan dan baterai sekaligus. Skema penyewaan atau berlangganan membuat beban awal menjadi lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha.
Sripeni menilai perubahan tersebut penting karena hambatan investasi awal selama ini membuat banyak perusahaan menunda transisi. Ia juga menekankan perlunya insentif, skema pembiayaan, dan model bisnis inovatif agar adopsi truk listrik bisa berjalan lebih cepat.
Bagi DEN, arah elektrifikasi transportasi kini makin jelas bergerak ke segmen yang paling berdampak. Truk listrik bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal efisiensi energi, pengurangan impor BBM, dan peluang baru bagi industri yang lebih produktif.
