Maju-mundur insentif kendaraan listrik mulai memunculkan sinyal yang dinilai lebih serius daripada sekadar tertundanya program bantuan pembelian. Ketidakpastian kebijakan disebut dapat menggerus kepercayaan pasar terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong transisi ke kendaraan listrik.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kondisi itu berisiko menahan minat investasi di industri kendaraan listrik beserta ekosistem pendukungnya. Dalam jangka panjang, dampaknya dinilai bisa merembet pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan keragu-raguan terhadap arah kebijakan membuat pelaku pasar mempertanyakan konsistensi dukungan pemerintah. Menurut dia, ketidakpastian insentif dan arah kebijakan kendaraan listrik menjadi sumber kekhawatiran utama.
Sinyal itu, kata Deon, mulai terlihat dari keputusan investasi di sektor otomotif. Pada bulan Juni, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang memutuskan beralih ke bisnis kendaraan listrik namun merelokasi fasilitasnya ke Vietnam, yang dinilai lebih mendukung bisnis kendaraan listrik.
Kondisi ini muncul ketika insentif pembelian sepeda motor listrik kembali belum berjalan sesuai rencana. Program yang sebelumnya sempat dijanjikan mulai berlaku pada Juli mendatang, justru kembali tertunda selama satu bulan ke depan.
Penundaan tersebut bukan yang pertama. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada Selasa (23/6), skema insentif masih dalam tahap kajian, sementara penundaan sebelumnya juga sempat diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan alasan serupa.
Risiko bagi pasar dan investasi
Bagi pasar, masalah utama bukan semata besaran insentif, melainkan kepastian arah kebijakan. Saat pelaku usaha menunggu keputusan yang terus berubah, mereka cenderung menahan ekspansi, meninjau ulang strategi, atau mencari lokasi investasi yang dianggap lebih stabil.
IESR menilai keraguan itu bisa memukul keyakinan investor terhadap prospek industri kendaraan listrik di Indonesia. Efeknya tidak hanya terasa pada produsen kendaraan, tetapi juga pada rantai pasok, jaringan distribusi, dan pengembangan ekosistem pendukung.
Di sisi lain, lembaga itu menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki dasar ekonomi yang cukup kuat untuk tetap memberikan dukungan. Perhitungan manfaat dan biaya menunjukkan adopsi motor listrik justru berpotensi mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang.
Berdasarkan hitungan IESR, satu unit motor listrik dapat menghemat subsidi BBM sebesar Rp18 juta selama masa pakai kendaraan 10 tahun. Estimasi itu menggunakan asumsi harga keekonomian BBM sekitar Rp15.000 per liter pada Mei 2026.
Jika manfaat eksternal ikut dihitung, nilai penghematannya disebut jauh lebih besar. IESR menyebut pengurangan polusi udara, nilai karbon, dan penghematan devisa dapat mendorong total penghematan menjadi Rp37 juta per motor listrik.
Angka itu dipakai untuk menegaskan bahwa ruang fiskal bagi pemerintah dinilai masih tersedia. Dengan kata lain, insentif yang menarik bagi calon pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai masih dianggap memungkinkan dari sisi manfaat ekonomi.
Potensi penghematan yang lebih besar
IESR juga menyoroti potensi skala nasional jika adopsi motor listrik tumbuh lebih luas. Dengan asumsi harga keekonomian BBM tetap, adopsi 13 juta motor listrik sesuai skenario dalam Enhanced National Determined Contribution (ENDC) berpotensi menghemat subsidi hingga Rp23 triliun per tahun.
Namun, lembaga itu mengingatkan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi skenario adopsi. Sampai saat ini, dasar mandat atau regulasi yang jelas untuk mencapai skala tersebut belum tersedia.
Karena itu, persoalan kepastian kebijakan menjadi semakin penting. Target adopsi yang besar akan sulit tercapai jika insentif yang diharapkan pasar terus tertunda dan pelaku industri tidak mendapatkan sinyal yang konsisten.
Usulan agar insentif lebih tepat sasaran
Selain menyoroti keterlambatan kebijakan, IESR juga mengusulkan perbaikan desain insentif. Menurut lembaga itu, insentif pembelian motor listrik sebaiknya difokuskan pada model yang menawarkan utilitas setara dengan sepeda motor konvensional.
Fokus itu mencakup performa dan jarak tempuh yang memadai untuk penggunaan harian. Tujuannya agar kendaraan yang menerima insentif benar-benar dipakai secara intensif dan menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan konsumsi BBM.
Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah menetapkan ambang kapasitas baterai minimum sekitar 2 kWh. Patokan itu dinilai dapat membantu memastikan kendaraan yang menerima insentif memiliki performa yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Dengan kapasitas tersebut, motor listrik diharapkan bisa digunakan untuk perjalanan sekitar 40 km per hari. Dalam skenario itu, perpindahan dari motor konvensional ke motor listrik dapat memaksimalkan pengurangan konsumsi BBM hingga 1 liter per hari untuk setiap unit.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan insentif tidak hanya soal kapan program dijalankan, tetapi juga bagaimana kebijakannya dirancang agar efektif. Saat pasar menunggu kepastian, penundaan berulang justru bisa dibaca sebagai sinyal bahwa arah dukungan terhadap kendaraan listrik belum benar-benar solid.
