Pemerintah Indonesia secara resmi memblokir akses terhadap Grok AI. Langkah ini diambil sebagai respons atas penyalahgunaan teknologi Grok untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa deepfake seksual tanpa izin melanggar hak asasi manusia dan martabat warga negara. Pemerintah Indonesia menjadi negara pertama yang mengambil tindakan tegas dengan memutus akses sementara terhadap aplikasi chatbot ini.
Alasan Pemblokiran Grok AI
Konten yang diproduksi dengan teknologi Grok telah digunakan untuk eksploitasi seksual, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak. Pemerintah menilai hal ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan publik dan privasi individu di ruang digital. Meutya menyatakan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa pengawasan hukum.
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan evaluasi terhadap platform ini. Mereka telah meminta Klarifikasi dan tanggung jawab dari X, pengelola platform Grok, terkait dampak negatif yang telah muncul.
Dasar Hukum Pemutusan Akses
Langkah pemutusan akses ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengharuskan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten ilegal. Ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi.
Pandangan Ahli Keamanan Siber
Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya dari Vaksincom, menyambut baik keputusan pemerintah. Ia menilai tindakan ini sangat tepat untuk mencegah kerugian mental dan moral yang berpotensi dialami korban terutama perempuan dan anak-anak.
Alfons juga mengingatkan bahwa penyedia platform digital harus memprioritaskan nilai moral dan etika, bukan hanya keuntungan bisnis. Ia menjelaskan bahwa standar keamanan konten berbeda satu negara dengan negara lain, sehingga platform global harus menyesuaikan diri dengan norma setempat.
Perbandingan dengan Platform AI Lain
Menurut Alfons, beberapa platform AI lain sudah menerapkan sistem pengamanan yang jauh lebih ketat. Sistem tersebut mampu mencegah penyalahgunaan konten sensitif dengan perintah yang mudah dan sederhana. Kasus Grok menjadi perhatian penting bagi regulator Indonesia untuk memastikan inovasi teknologi selaras dengan tanggung jawab sosial.
Pemutusan Akses sebagai Langkah Strategis
Pemutusan akses Grok menandai fase baru dalam pengawasan teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh.
Ke depan, pemerintah Indonesia akan terus melakukan pemantauan dan penegakan hukum agar ruang digital tetap aman dan bebas dari bentuk eksploitasi seksual yang merugikan masyarakat.
Langkah ini menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani dampak negatif teknologi AI secara tegas dan bertanggung jawab. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari risiko konten ilegal dan menjaga nilai kemanusiaan di dunia digital.
Baca selengkapnya di: teknologi.bisnis.com
