Ketahanan siber Indonesia mengalami penurunan signifikan di tingkat global, yang menandakan kerentanan terhadap serangan siber semakin meningkat. Skor National Cybersecurity Index (NCSI) Indonesia pada 2023 tercatat 63,64 poin dengan posisi global urutan ke-48 dari 136 negara. Namun, proyeksi pada 2025 menunjukkan penurunan drastis ke peringkat ke-84 dengan skor hanya 47,50 poin.
Penurunan peringkat ini bukan hanya akibat kemunduran Indonesia, tetapi juga karena negara lain semakin memperkuat ketahanan siber mereka. Selain itu, data yang dinilai oleh NCSI bersifat publik sehingga kesiapan yang belum terlihat secara transparan juga memengaruhi peringkat. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Filipina.
Faktor Penyebab Rendahnya Skor Ketahanan Siber
NCSI mengukur kesiapan melalui kerangka kerja nasional yang meliputi perlindungan terhadap ancaman seperti serangan penolakan layanan (DoS), pelanggaran integritas data, dan pembocoran kerahasiaan informasi. Penilaian terutama menyoroti regulasi, organisasi pemerintah, dan implementasi sistem yang mendukung keamanan siber nasional.
Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), Firlie Ganinduto, menyatakan bahwa tiga elemen utama harus berjalan simultan untuk meningkatkan keamanan: perangkat (tools), proses, dan sumber daya manusia (SDM). "Percuma jika memiliki perangkat tercanggih tetapi proses dan SDM tidak memenuhi standar," jelas Firlie. Contohnya, di beberapa perusahaan, penggantian password serius tidak dilakukan secara rutin sehingga membuka celah serangan.
Ketahanan Siber sebagai Pondasi Ekonomi Digital
Firlie menekankan pentingnya menjadikan infrastruktur keamanan siber sebagai investasi dasar dalam mendesain sistem organisasi dan perusahaan. Jika kesadaran ini meningkat, maka kepercayaan digital juga ikut tumbuh, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikembangkan sebesar 8% oleh pemerintah. Kepercayaan yang tinggi akan memperkuat ekosistem digital yang aman dan tangguh.
Keamanan Siber “By Design” di Pemerintahan
Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) telah memulai pengukuran tingkat kematangan keamanan siber di mitra pemerintah dan sektor vital seperti keuangan. Menurut Deputi 4 BSSN sekaligus Ketua Dewan Pengawas ADIGSI, Slamet Aji Pamungkas, keamanan siber harus menjadi bagian dari riset dan pengembangan (R&D) dalam setiap organisasi sejak awal, bukan sekadar respons setelah insiden.
Pengawasan dan pembentukan tim tanggap insiden siber juga telah berjalan di instansi pemerintahan. Sektor swasta masih belum terikat secara aturan, tetapi BSSN mendorong agar keamanan data menjadi salah satu aspek yang dinilai saat pemberian izin usaha, bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian melalui program Indonesia 4.0.
Penguatan SDM dan Pelatihan Profesional
PT ITSEC Asiat Tbk. (CYBR) berperan aktif meningkatkan ketahanan siber dengan fokus tidak hanya pada solusi perangkat, tetapi juga pelatihan SDM. Presiden Direktur Patrick Dannacher menyampaikan bahwa akademi pelatihan siber dan AI akan diperluas untuk berbagai sektor mulai dari perbankan, asuransi, hingga BUMN. Pelatihan ini penting untuk menjaga pengetahuan terkait teknologi mutakhir dan kerentanan terbaru agar SDM mampu menjalankan fungsi keamanan dengan maksimal.
Ancaman Deepfake dan Literasi Digital
Executive Director Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, mengingatkan bahwa teknologi kecerdasan buatan generatif seperti deepfake bisa disalahgunakan untuk kejahatan digital. Konten buatan AI dapat meniru kejadian asli dengan sangat meyakinkan, yang berpotensi meningkatkan penipuan online dan membahayakan sektor keuangan serta infrastruktur kritikal.
Meskipun terdapat upaya kolaborasi antar lembaga, seperti kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir rekening ilegal, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan serius dalam mendeteksi konten palsu. Publik sering kesulitan membedakan mana konten asli dan rekayasa AI, yang menambah risiko eksploitasi serangan siber.
Penguatan ketahanan siber Indonesia memerlukan sinergi semua pihak demi melindungi infrastruktur digital dan menjaga kepercayaan publik. Fokus tidak hanya pada perangkat teknologi, tetapi juga perbaikan proses manajemen keamanan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Upaya ini krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang aman dan berkelanjutan.
Baca selengkapnya di: teknologi.bisnis.com
