Dewan Ekonomi Nasional menyoroti masih tingginya kesalahan pensasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Untuk menjawab masalah itu, pemerintah menyiapkan perluasan uji coba Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi atau Perlinsos Digital ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026.
Masalah yang paling menonjol ada pada ketimpangan data penerima bantuan. DEN menyebut banyak warga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat, sementara sebagian warga yang tidak layak masih masuk dalam daftar penerima.
Kesalahan Data Masih Tinggi
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf menjelaskan bahwa data acuan yang belum diperbarui menjadi salah satu pemicu utama salah sasaran bansos. Kondisi itu membuat distribusi anggaran jaminan sosial di lapangan tidak berjalan optimal.
DEN mencatat exclusion error mencapai 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak menerima bansos justru tidak memperoleh bantuan.
Di sisi lain, inclusion error juga masih tinggi. Arief menyebut 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bansos ternyata tetap mendapatkan bantuan.
Perlinsos Digital Jadi Solusi Taktis
Arief menilai Perlinsos Digital bisa mempercepat perbaikan penyaluran bantuan yang selama ini tidak tepat sasaran. Sistem ini memungkinkan warga mendaftar mandiri hanya dengan NIK, lalu mengecek kelayakan secara instan.
Warga juga dapat mengajukan sanggah jika ada ketidaksesuaian data. Proses itu disebut bisa selesai hanya dalam waktu satu hari.
Data Beragam Lembaga Diintegrasikan
Kecepatan sistem ini didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP. Melalui interkoneksi itu, data dari berbagai lembaga digabungkan agar proses verifikasi lebih akurat.
Data yang terhubung mencakup DTSEN, Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Integrasi lintas lembaga ini menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas data penerima bansos.
Uji Coba Diperluas ke 42 Daerah
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan perluasan uji coba pada Juni mendatang akan mengukur skala yang jauh lebih besar. Langkah ini menyusul uji coba perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Menurut Mira, cakupan baru ini setara 42 kali lipat dari wilayah percontohan awal. Daerah yang masuk uji coba antara lain Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, Sumedang, Sleman, dan Manokwari.
Perluasan itu ditargetkan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga. Sebarannya mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur.
Pendampingan Lapangan Disiapkan
Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan bahwa sistem ini dibangun dengan pendekatan people-centric. Pemerintah daerah juga menyiapkan puluhan ribu agen lokal untuk membantu warga saat registrasi.
Agen tersebut berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan, kader dasawisma, hingga perangkat desa. Dengan dukungan itu, pemerintah berharap masyarakat lebih mudah mengakses layanan, sementara ketepatan sasaran bansos bisa meningkat melalui data yang lebih terhubung dan mudah diverifikasi.
