Pemerintah masih memproses Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Etika AI Nasional sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. Keduanya disiapkan sebagai fondasi pengembangan AI di Indonesia di tengah adopsi yang tinggi, tetapi belum diiringi pemanfaatan yang mendalam.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah tengah memperkuat fondasi itu melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Peta Jalan AI Nasional, dan Etika AI Nasional. Menurut dia, seluruh kebijakan tersebut diarahkan agar pengembangan AI berjalan aman, terarah, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Adopsi Tinggi, Pemanfaatan Masih Dangkal
Nezar menyebut Indonesia kini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia. Indonesia bahkan masuk lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding, analitik data, dan pendidikan.
Hampir separuh angkatan kerja juga disebut telah memanfaatkan AI setiap minggu. Namun, tingkat penggunaan yang tinggi itu belum otomatis membuat pemanfaatannya lebih dalam di individu maupun dunia usaha.
“Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting,” ujar Nezar dalam keterangan yang dikutip teknologi.bisnis.com, Kamis (16/7/2026).
| Bidang | Fakta Utama | Catatan |
|---|---|---|
| Penggunaan AI di Indonesia | Lima besar dunia untuk ChatGPT dalam coding, analitik data, dan pendidikan | Tingkat adopsi sangat tinggi |
| Angkatan kerja | Hampir separuh memanfaatkan AI setiap minggu | Belum diikuti kedalaman penggunaan |
| Dunia usaha | Banyak yang masih memakai AI untuk kebutuhan operasional dasar | Baru sedikit yang menggunakannya untuk transformasi model bisnis |
Kesenjangan Bukan Lagi Akses, Melainkan Kedalaman
Nezar menilai masalah utama saat ini bukan lagi akses terhadap teknologi, melainkan kesenjangan dalam kedalaman pemanfaatan AI. Jarak antara pengguna paling mahir dan pengguna rata-rata masih lebar, sementara pemanfaatan di sektor usaha juga belum merata.
Ia mencontohkan sebagian besar pelaku usaha masih berhenti pada penggunaan dasar. Hanya sebagian kecil yang sudah memanfaatkan AI untuk mengubah cara bisnis dijalankan.
Kondisi serupa juga terjadi pada jutaan UMKM yang belum sepenuhnya masuk ke ekosistem digital. Karena itu, mereka dinilai belum siap memanfaatkan AI secara optimal.
“Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi,” kata Nezar.
Empat Sektor Jadi Fokus Pemerintah
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, pemerintah menyiapkan empat langkah strategis yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan sektor publik. Keempatnya dipandang sebagai area yang paling cepat merasakan manfaat dari AI jika penerapannya dilakukan dengan tepat.
Di sektor pendidikan, Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI yang tidak lagi sekadar eksperimen individu. Penerapannya di lingkungan pendidikan harus lebih terstruktur, aman, dan sesuai dengan tahapan usia peserta didik.
Di sektor kesehatan, Nezar menilai keberhasilan AI membantu penapisan tuberkulosis menunjukkan teknologi ini bisa memperkuat layanan kesehatan nasional. Peran itu dinilai sangat penting, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.
“AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil,” tuturnya.
Pada sektor jasa keuangan, pemerintah ingin memperluas manfaat AI yang selama ini banyak dipakai korporasi besar. Pemanfaatannya mencakup deteksi penipuan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga proses rekrutmen, dan diharapkan merambah lembaga keuangan mikro.
Di sektor publik, AI akan terus didorong agar membantu produktivitas aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nezar menegaskan ASN juga berhak merasakan efisiensi yang sama seperti korporasi besar yang lebih dulu memakai AI.
AI Harus Jadi Partner, Bukan Pengganti
Nezar menekankan AI perlu diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Karena itu, penguatan literasi AI harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan bernalar agar penggunaannya tetap bijaksana.
“AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja,” ujarnya.
Di tengah tingginya penggunaan AI, pemerintah kini ingin memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar pengguna teknologi. Regulasi berbasis risiko lewat Perpres diharapkan menjadi pijakan agar AI berkembang dengan lebih aman, terarah, dan memberi dampak yang lebih luas.
