Otoritas Amerika Serikat tengah melakukan penyelidikan terhadap serangkaian email palsu yang mengandung malware dan berpotensi menimbulkan risiko kebocoran informasi penting terkait perundingan dagang antara AS dan China. Email ini diketahui dikirim dengan menyamar sebagai John Moolenaar, anggota Partai Republik yang juga ketua komite kongres yang menangani isu persaingan strategis AS-China.
Menurut laporan Reuters pada 8 September 2025, email berisi malware tersebut dikirim pada bulan Juli lalu kepada sejumlah target yang mencakup asosiasi perdagangan, firma hukum, serta lembaga pemerintah AS. FBI menduga serangan siber ini bertujuan memberikan akses rahasia kepada pihak-pihak yang berafiliasi dengan China dalam konteks negosiasi dagang yang melibatkan pemerintahan Donald Trump dan Beijing.
Serangan Siber yang Diduga Melibatkan Kelompok APT41
Analyis keamanan siber menunjukkan bahwa serangan ini berasal dari kelompok peretas yang dikenal sebagai APT41, yang diyakini memiliki hubungan dengan intelijen China. John Moolenaar sendiri dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan Beijing dan memimpin komite yang fokus pada ancaman keamanan nasional dari persaingan strategis dengan China.
Email palsu ini menyertakan lampiran rancangan undang-undang yang mengandung malware dengan modus ajakan “Pandangan Anda sangat penting”. Saat lampiran ini dibuka, malware dapat memberikan kontrol luas kepada peretas atas sistem lembaga atau organisasi yang menjadi sasaran. Meski demikian, sejauh ini belum dipastikan apakah serangan tersebut berhasil menembus sistem keamanan target.
Konfirmasi dan Tanggapan dari Berbagai Pihak
FBI secara resmi menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan mitra terkait untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku di balik serangan siber ini. Sedangkan Kepolisian Capitol turut menggelar penyelidikan, meski enggan memberikan komentar publik. John Moolenaar menyebut serangan tersebut sebagai bukti nyata upaya pencurian strategi nasional oleh operasi siber yang diduga berasal dari China. “Kami tidak akan gentar,” tegasnya dalam sebuah pernyataan terpisah kepada Wall Street Journal.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington dalam tanggapan resmi menyatakan tidak mengetahui rincian insiden ini. Mereka menekankan bahwa serangan siber sulit dilacak serta menolak tuduhan tanpa bukti yang jelas. Pernyataan resmi kedutaan berbunyi, "China dengan tegas menentang dan memerangi segala bentuk serangan maupun kejahatan siber. Kami juga menolak keras upaya menyudutkan pihak lain tanpa bukti kuat."
Konteks Perundingan Dagang AS-China
Serangan ini terjadi beberapa pekan sebelum penggelaran perundingan dagang AS-China di Swedia yang berlangsung pada periode kritis negosiasi tarif. Negosiasi yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping tersebut berhasil menunda gencatan tarif hingga awal November 2025.
Email yang menargetkan pejabat dan asosiasi terkait perundingan perdagangan itu berisi materi rancangan kebijakan yang sangat sensitif dan dirancang agar tampak resmi. Dugaan motivasi serangan ini berfokus pada upaya untuk mendapatkan rekomendasi dan strategi negosiasi yang kemudian diajukan kepada Gedung Putih.
Langkah Pencegahan dan Implikasi Keamanan
Kasus ini kembali menegaskan betapa pentingnya keamanan siber dalam arsitektur pemerintahan dan korporasi, terutama dalam konteks hubungan bilateral penting seperti perdagangan AS-China. Akses ilegal terhadap data strategis dapat mengganggu posisi negosiasi dan merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, peningkatan protokol keamanan dan kewaspadaan terhadap serangan phishing atau malware menjadi sangat krusial.
Berbagai pejabat keamanan menilai bahwa operasi siber ini merupakan bagian dari serangkaian manuver yang semakin sering terjadi di ranah digital, di mana peretas negara berusaha memperoleh keunggulan dalam arena geopolitik.
FBI dan lembaga terkait sampai saat ini masih mengintensifkan penyelidikan untuk memastikan dampak yang ditimbulkan serta mencari celah yang telah dimanfaatkan oleh peretas. Upaya penguatan kolaborasi internasional dalam menanggulangi serangan siber juga diharapkan dapat meminimalisasi potensi serangan serupa di masa mendatang.
Kasus ini juga memunculkan peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi perdagangan dan kebijakan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi ancaman digital yang dapat membawa konsekuensi serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat.
