Otoritas Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya meminta OpenAI menyerahkan data pengguna ChatGPT sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Permintaan ini tercantum dalam surat perintah pencarian yang diajukan oleh Homeland Security Investigations (HSI), sebuah unit dari U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang menangani kejahatan siber, eksploitasi anak, dan perdagangan manusia. Langkah ini menandai penggunaan data dari platform kecerdasan buatan (AI) generatif sebagai alat penyelidikan resmi oleh aparat penegak hukum.
Dalam kasus yang tengah diselidiki, HSI mengincar seorang administrator situs eksploitasi anak di dark web yang telah diburu sejak 2019. Agen federal melakukan interaksi penyamaran langsung dengan tersangka di salah satu situs gelap dan menemukan bahwa tersangka menggunakan ChatGPT. Bahkan, tersangka membagikan beberapa prompt dan respons ChatGPT selama percakapan tersebut, mulai dari pertanyaan fiktif seperti "Apa yang akan terjadi jika Sherlock Holmes bertemu Q dari Star Trek?" hingga permintaan menulis puisi sepanjang 200.000 kata bergaya Donald Trump.
Berdasarkan informasi ini, pemerintah AS meminta OpenAI untuk menyerahkan berbagai data pengguna, termasuk riwayat percakapan, identitas berupa nama dan alamat, serta data pembayaran yang terkait dengan akun ChatGPT milik tersangka. Permintaan ini menandai penggunaan data prompt ChatGPT dalam dunia hukum sebagai alat bantu penyelidikan, yang sebelumnya hanya umum terjadi pada penyedia layanan pencarian internet seperti Google.
Penyelidikan Mendalam dan Proses Identifikasi
Meskipun OpenAI menjadi salah satu sumber data penting, pengungkapan identitas tersangka lebih banyak berasal dari informasi pribadi yang diberikan oleh pelaku sendiri selama percakapan penyamaran. Tersangka mengungkapkan bahwa ia pernah tinggal tujuh tahun di Jerman, menjalani pemeriksaan kesehatan militer, dan memiliki ayah yang bertugas di Afghanistan. Penyelidik memanfaatkan informasi ini untuk menelusuri keterkaitan pelaku dengan pangkalan militer Ramstein Air Force Base di Jerman, serta pekerjaannya di bawah Departemen Pertahanan AS.
Hasil penyelidikan mengarah pada seorang pria berusia 36 tahun bernama Drew Hoehner, yang didakwa sebagai administrator sekitar 15 situs dark web berisi materi pelecehan anak, dengan total lebih dari 300.000 pengguna. Situs-situs ini beroperasi di jaringan Tor yang dirancang untuk mengenkripsi lalu lintas data dan mempersulit pelacakan. Beberapa situs bahkan memiliki kategori khusus untuk konten ilegal yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan.
Dalam tindak lanjut penyidikan, OpenAI mengirimkan data pengguna melalui berkas Excel kepada pemerintah, meski rincian lebih lanjut mengenai jenis data yang diserahkan belum dipublikasikan. Departemen Kehakiman AS juga belum memberikan konfirmasi resmi terkait permintaan tersebut. Namun, data ini diperkirakan akan digunakan sebagai bukti pendukung dalam persidangan pelaku.
Munculnya Tren Pemanfaatan Platform AI dalam Penegakan Hukum
Kasus ini membuka babak baru dalam dunia penegakan hukum, di mana penggunaan data dari platform AI generatif seperti ChatGPT mulai dimanfaatkan dalam investigasi kriminal. Sebelumnya, pihak berwenang biasanya hanya menggunakan data dari mesin pencari atau platform media sosial. Sekarang, data berupa prompt dan respon yang diberikan oleh AI turut menjadi alat bantu untuk membuka kebenaran di balik kejahatan.
Jennifer Lynch, penasihat hukum dari organisasi Electronic Frontier Foundation (EFF), menyoroti pentingnya kasus ini sebagai pengingat bagi perusahaan teknologi AI. Menurutnya, peran ChatGPT dalam penyelidikan kriminal yang semakin besar menjadi alasan utama bagi perusahaan seperti OpenAI untuk memperketat pengumpulan dan pengelolaan data pengguna agar tidak disalahgunakan.
Data dan Rekam Jejak OpenAI dalam Penanganan Konten Ilegal
Data resmi dari OpenAI menunjukkan bahwa antara Juli hingga Desember 2023, perusahaan melaporkan sebanyak 31.500 konten terkait eksploitasi anak kepada National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) di AS. Selama periode yang sama, OpenAI menerima 71 permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna, mencakup 132 akun. Hal ini menggambarkan peran aktif perusahaan dalam mendukung penegakan hukum sambil tetap menjalankan kewajiban hukum terkait keamanan dan privasi pengguna.
Kasus ini menjadi gambaran awal bagaimana dunia hukum mulai menyesuaikan diri dengan cepatnya perkembangan teknologi AI dan bagaimana data digital yang dihasilkan platform seperti ChatGPT dapat menjadi kunci dalam mengungkap serta menindak kejahatan yang tersembunyi di ranah internet gelap. Hingga saat ini, proses peradilan terhadap tersangka Drew Hoehner masih berlanjut, dan belum ada pembelaan resmi maupun komentar dari pihak pengacara.
Source: teknologi.bisnis.com
