Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (Pindar) menghadapi momen kritikal dalam perkembangannya memasuki 2026. Fokus utamanya kini bergeser dari kecepatan pertumbuhan ke penguatan kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko yang lebih ketat.
Hingga November 2025, nilai pembiayaan outstanding pada industri ini mencapai Rp94,85 triliun dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 25,45%. Meski demikian, skala ini masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan nasional yang masih sangat besar.
Memahami Credit Gap dan Peran Pindar
Indonesia masih memiliki sekitar 46,6 juta UMKM dan 132 juta individu yang belum tersentuh akses kredit formal, menimbulkan celah pembiayaan (credit gap) yang signifikan. Data riset menunjukkan kebutuhan pembiayaan nasional sebesar Rp2.650 triliun, sementara lembaga keuangan konvensional hanya bisa menyediakan sekitar Rp1.000 triliun. Ini berarti ada kekurangan pembiayaan sebesar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025.
Proyeksi kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 bahkan mencapai Rp4.300 triliun dengan credit gap sekitar Rp2.400 triliun. Dalam konteks ini, Pindar memiliki keunggulan kompetitif lewat pemanfaatan data digital untuk kredit berbasis arus kas riil (cash-flow based lending). Model ini membuat pembiayaan lebih sesuai dengan siklus bisnis UMKM dan bukan hanya berdasarkan neraca keuangan.
Inklusi Keuangan sebagai Pilar Ekonomi
Lebih dari 60 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi penyerap utama tenaga kerja. Oleh karena itu, mempersempit credit gap menjadi bagian krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menegaskan pentingnya peran Pindar dalam inklusi keuangan nasional sebagai solusi kredit bagi segmen yang belum terlayani perbankan.
“Industri pindar ke depan harus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar cepat. Ini merupakan peluang sekaligus tanggung jawab untuk menghadirkan pembiayaan yang tepat sasaran dan produktif,” ujarnya.
Regulasi Ketat Dorong Pertumbuhan Berkualitas
Regulasi terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni POJK 40/2024 dan SEOJK 19/2025 menjadi fondasi perubahan industri menuju pertumbuhan berbasis risiko (risk-adjusted growth). POJK 40/2024 menetapkan modal minimum Rp12,5 miliar bagi platform pinjaman daring dan membatasi pembiayaan maksimum Rp2 miliar per peminjam, dengan pengecualian hingga Rp5 miliar untuk pembiayaan produktif berkualitas.
Sementara SEOJK 19/2025 mewajibkan pencairan dana melalui rekening escrow langsung ke borrower. Regulasi ini juga membatasi maksimal peminjam menerima pendanaan dari tiga platform dan menurunkan rasio utang terhadap penghasilan menjadi 30%. Fokus ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kredit macet.
Tantangan Risiko Kredit dan Literasi Keuangan
Meskipun pertumbuhan industri pinjaman daring terbilang positif, risiko kredit dan literasi keuangan yang belum merata masih menjadi tantangan utama. Tingkat wanprestasi dalam 90 hari (TWP90) meningkat menjadi 4,33% pada November 2025 dengan sejumlah penyelenggara mencatat rasio di atas 5%.
Kerentanan masyarakat terhadap pinjaman impulsif semakin diperparah oleh penetrasi teknologi dan literasi keuangan yang belum merata. Di samping itu, maraknya pinjol ilegal yang memanfaatkan rendahnya literasi keuangan juga menjadi perhatian serius. OJK melalui Satgas PASTI telah menutup ribuan entitas pinjol ilegal selama 2025 serta menghapus 2.263 entitas yang melanggar aturan.
Menuju Industri Berkelanjutan dan Inklusif
Memasuki fase kedewasaan, industri Pindar kini dituntut untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan kualitas. Keberhasilan industri akan bergantung pada kemampuan memperluas inklusi keuangan, meningkatkan portofolio kredit yang produktif, serta menurunkan risiko kredit bermasalah. Selain itu, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri ini.
Dengan regulasi yang semakin ketat dan fokus pada penguatan tata kelola risiko, Pindar berpotensi memainkan peran penting dalam menutup credit gap nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang.
