Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat regulasi terkait registrasi nomor telepon seluler di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026, registrasi kartu prabayar kini wajib menggunakan verifikasi identitas berbasis biometrik demi mempersempit ruang kejahatan digital.
Satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat mendaftarkan maksimal tiga nomor prabayar pada setiap operator seluler. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya yang memungkinkan kepemilikan banyak kartu SIM hanya dengan NIK dan Kartu Keluarga, yang rawan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
Verifikasi Biometrik sebagai Standar Baru Registrasi
Registrasi kartu SIM prabayar, pascabayar, maupun eSIM harus melalui proses pengenalan wajah (face recognition). Sistem ini menghubungkan nomor ponsel langsung dengan data biologis pemilik NIK. Dengan begitu, setiap aktivitas yang memakai nomor tersebut lebih mudah dilacak dan diawasi oleh penegak hukum.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan, “Registrasi berbasis biometrik serta pembatasan kepemilikan nomor menjadi fondasi penting dalam mempersempit kejahatan digital di Indonesia.” Langkah ini juga memberi kontrol lebih besar kepada masyarakat untuk mengelola nomor yang terdaftar atas identitas mereka.
Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Nomor Terdaftar
Selain pembatasan dan verifikasi ketat, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengecek seluruh nomor yang terdaftar memakai NIK mereka. Jika ditemukan penyalahgunaan, pengguna dapat mengajukan pemblokiran nomor. Kebijakan ini membawa dampak positif untuk melindungi pengguna dari penipuan, spam, dan kejahatan siber lainnya.
Namun, beberapa pihak mencatat tantangan administratif yang muncul, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penduduk di daerah terpencil, dan pelaku usaha kecil yang mengelola banyak nomor telepon. Mereka perlu dukungan agar dapat mengikuti prosedur registrasi biometrik tanpa kesulitan.
Peran Operator Seluler dalam Penguatan Regulasi
Operator seluler kini bertanggung jawab memastikan keabsahan data pelanggan sebelum aktivasi nomor. Pemerintah menegaskan bahwa pelanggaran ketentuan dapat berujung pada sanksi administratif hingga penghentian sementara kegiatan bisnis operator terkait.
Penguatan peran operator sebagai penjaga pintu identitas pelanggan diharapkan berdampak pada pengurangan penggunaan nomor anonim yang sering menjadi sarana modus kejahatan digital. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya keamanan transaksi digital dan komunikasi online.
Masa Transisi dan Implementasi Regulasi
Pemerintah menyediakan masa transisi selama enam bulan sejak peraturan berlaku untuk membantu operator dan pengguna menyesuaikan diri. Dari sosialisasi terakhir, penerapan aturan ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli.
Meski belum ada kepastian tanggal pengundangan resmi, pemerintah mendorong percepatan sosialisasi agar proses verifikasi biometrik dapat berjalan lancar. Penerapan regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat keamanan siber nasional.
Dampak Jangka Panjang Regulasi Biometrik
Penegakan registrasi nomor telepon seluler berbasis biometrik akan sulit dibantah sebagai langkah progresif dalam memerangi kejahatan digital. Dengan mengaitkan nomor telepon dan identitas biologis, ruang anonymity yang selama ini dimanfaatkan penipu dan pelaku siber dapat diminimalisir.
Langkah ini juga membuka peluang peningkatan layanan berbasis data yang aman dan terpercaya. Regulasi ini menjadikan nomor telepon sebagai identitas digital yang kredibel, mendukung ekosistem digital yang lebih sehat dan terjamin di masa depan.
Kebijakan registrasi biometrik menjadi fondasi strategis bagi Komdigi untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pemilik nomor seluler dalam menghadapi maraknya kejahatan siber. Pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan implementasi aturan ini.
-
-
-
-
