Pemerintah Indonesia melakukan perubahan besar terkait syarat pembelian nomor telepon seluler baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat keamanan data pelanggan dan menekan angka penipuan daring yang semakin marak. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa regulasi baru akan memperketat tata kelola registrasi nomor HP, termasuk pengaturan teknologi eSIM.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (PM Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 menjadi pondasi perubahan tersebut. Regulasi ini mengatur penerapan biometrik untuk verifikasi data pelanggan. Selain itu, PM ini memperkenalkan sistem peningkatan akurasi data dan mencegah penggunaan identitas palsu dalam pendaftaran nomor telepon.
Penggunaan Biometrik untuk Keamanan Data
Salah satu inti kebijakan adalah penggunaan biometrik dalam proses registrasi nomor HP. Dengan teknologi ini, identitas pemilik nomor telepon akan lebih akurat dan sulit disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat mengecek penggunaan NIK-nya apakah dipakai untuk mendaftar nomor HP tanpa izin.
Penerapan biometrik juga memudahkan pemilik data untuk melaporkan jika ada penyalahgunaan identitas. Mereka berhak membatalkan nomor-nomor telepon yang didaftarkan menggunakan NIK miliknya tanpa persetujuan. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.
Regulasi Terkait eSIM dan Pengawasan Nomor
Selain biometrik, regulasi baru juga mencakup pengelolaan SIM Card berbasis teknologi eSIM. Kebijakan ini akan mengatur tata kelola eSIM untuk memastikan keamanan dan keandalan dalam penggunaan nomor telepon. Penerapan eSIM diharapkan menjadi bagian dari digitalisasi sistem telekomunikasi Indonesia yang semakin maju.
Pemerintah juga melakukan revisi terhadap Perdirjen 1 Tahun 2023 terkait pencegahan spam call. Perubahan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi konsumen dengan mengelola daftar nomor spam yang berpotensi mengganggu. Adanya aplikasi pengecekan nomor juga memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi atas nomor yang dicurigai dipakai untuk aktivitas penipuan.
Dampak pada Industri Telekomunikasi dan Konsumen
Langkah pemerintah tidak hanya fokus pada perlindungan konsumen, tapi juga menjaga kelangsungan bisnis operator dan penyedia layanan internet (ISP). Regulasi ini dirancang agar iklim usaha tetap sehat dan kompetitif tanpa mengorbankan keamanan data pelanggan.
Menurut Meutya Hafid, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membuat industri telekomunikasi “sehat” dan inovatif. Penyempurnaan aturan mulai dari tata kelola registrasi hingga pencegahan spam akan memberikan manfaat berkelanjutan kepada seluruh pihak terkait.
Langkah Baru dalam Registrasi Nomor HP
Berikut perubahan syarat utama dalam pembelian nomor HP baru berdasarkan PM Komdigi 7 Tahun 2026:
- Verifikasi biometrik wajib dilakukan saat registrasi.
- NIK harus digunakan sesuai dengan data kependudukan yang valid.
- Pemilik NIK dapat melakukan pengecekan nama dan nomor yang terdaftar menggunakan NIK tersebut.
- Pendaftaran nomor dengan identitas palsu atau tanpa izin akan dibatalkan.
- Penerapan teknologi eSIM harus memenuhi keamanan dan tata kelola terstandar.
Penerapan cara baru ini diharapkan menekan pungutan liar dan penyalahgunaan nomor, sekaligus membantu aparat serta penyedia layanan dalam menangani kasus penipuan online. Sistem baru menghadirkan transparansi yang lebih besar dan perlindungan data yang optimal bagi pelanggan.
Dengan demikian, perubahan syarat pembelian nomor HP ini bukan sekadar prosedur administratif. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi kejahatan siber dan memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional dalam era digital. Masyarakat dan pelaku industri diharapkan dapat beradaptasi dengan regulasi ini guna menciptakan praktik registrasi nomor yang lebih sehat dan aman.
-
-
-
-
