Dana Politik Crypto $193 Juta Tekan Gedung Putih Bahas RUU Digital Asset yang Mandek

Industri cryptocurrency telah mengumpulkan dana politik sebesar $193 juta dengan pemilu tengah masa jabatan yang tinggal sepuluh bulan lagi. Besarnya dana ini menempatkan Gedung Putih dalam posisi harus segera mengambil langkah agar rancangan undang-undang aset digital tidak mandek.

Dana tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk kontribusi Ripple sebesar $25 juta dan dukungan modal ventura a16z sebesar $24 juta pada paruh kedua tahun lalu. Coinbase turut menyumbangkan $25 juta di semester pertama, sehingga total dana yang siap digunakan oleh komite aksi politik Fairshake mencapai angka besar menjelang kampanye yang belum dimulai.

Ketegangan antara Bank dan Industri Crypto

Meski dana politik melimpah, prioritas legislatif utama industri, yaitu CLARITY Act, masih terhenti. Rancangan undang-undang ini diambil dari pemungutan suara Komite Perbankan Senat karena adanya perbedaan tajam antara perusahaan crypto dan bank tradisional terkait pengaturan hasil stablecoin.

Bank-bank khawatir akan dampak eksistensial akibat pertumbuhan stablecoin yang berpotensi menggerus simpanan mereka. Menurut Geoff Kendrick, kepala riset aset digital Standard Chartered, simpanan bank AS bisa berkurang sekitar sepertiga dari kapitalisasi pasar stablecoin jika pasar mencapai $2 triliun. Hal ini berarti potensi kehilangan simpanan mencapai $500 miliar untuk bank di negara maju dan $1 triliun untuk bank di negara berkembang hingga akhir dekade.

Perkembangan Dinamika Pasar Stablecoin

Stablecoin saat ini bernilai sekitar $301 miliar dan sudah menyedot dana miliaran dolar dari bank tradisional. Proses ini bukan akibat kepanikan pasar, melainkan drainase struktural oleh peralihan dana yang berlangsung secara perlahan. CEO Bank of America, Brian Moynihan, memperingatkan bahwa hingga $6 triliun simpanan bank komersial AS—sekitar 30-35 persen—berpotensi mengalir ke stablecoin di masa depan.

Hal yang memperparah posisi bank adalah sebagian besar cadangan stablecoin tidak kembali ke sistem perbankan. Misalnya, Tether hanya menyimpan 0,02 persen cadangannya dalam simpanan bank, sedangkan Circle sekitar 14,5 persen. Sisanya diinvestasikan pada surat utang pemerintah dan instrumen lain yang tidak beredar di ekosistem perbankan tradisional.

Konflik Utama soal Pembayaran Imbal Hasil Stablecoin

Perseteruan utama berpusat pada apakah penerbit stablecoin atau bursa crypto boleh menawarkan bunga pada token dollar-pegged. Undang-undang stablecoin tahun lalu melarang penerbit membayar langsung bunga, tetapi bank menilai ada celah yang memungkinkan pihak ketiga, seperti bursa, memberikan yield yang bersaing dengan simpanan bank.

Pihak crypto berargumen bahwa stablecoin sudah menghasilkan imbal hasil melalui cadangan dan aktivitas pasar tanpa harus membayar bunga langsung. Coinbase menentang pembatasan yang dianggap akan menghambat inovasi dan adopsi institusional.

Peran Penting Gedung Putih dalam Negosiasi

Keterlibatan langsung Gedung Putih menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian rancangan undang-undang ini bagi pemerintahan Trump. Dewan kebijakan crypto Presiden akan mempertemukan eksekutif dari kedua kubu dalam upaya merumuskan kompromi.

Keberhasilan Fairshake dalam mengalokasikan dana kampanye yang besar pada tahun lalu mendukung terpilihnya kandidat ramah crypto dan pelolosan legislasi stablecoin. Langkah ini menegaskan bahwa dana $193 juta bukan hanya angka, melainkan kekuatan tawar yang mendorong dialog politik di tingkat tertinggi.

Dengan tekanan dari berbagai pemangku kepentingan dan potensi dampak besar pada sistem keuangan, negosiasi tentang masa depan pengaturan stablecoin masih terus bergulir. Hal ini memperlihatkan bagaimana industri crypto sekarang menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan finansial nasional.

Berita Terkait

Back to top button