Pakistan bergerak cepat untuk menjadi pemimpin regional dalam regulasi aset kripto. Bilal Bin Saqib, Ketua Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) dan CEO Pakistan Crypto Council, menyatakan bahwa negara ini sedang membangun kerangka regulasi masa depan untuk menjadi model bagi negara berkembang di Asia dan Timur Tengah.
Menurut Bilal, kejelasan regulasi adalah kunci strategi Pakistan. Ia menjelaskan, “Pakistan akan menunjukkan cara menerapkan regulasi yang jelas sehingga negara-negara dari Maroko hingga Malaysia dapat terinspirasi.” Pendekatan ini berbeda dengan kebingungan regulasi yang sering membatasi pertumbuhan industri aset digital.
Regulasi Sebagai Landasan Pertumbuhan
Bilal menegaskan perlunya regulasi yang mendukung dan menarik modal. “Mulai dari kebingungan menuju kejelasan. Karena kejelasan menarik modal,” ujarnya. Saat ini, adopsi kripto di Pakistan cukup besar, tetapi masih belum diatur secara resmi. Negara ini berupaya membawa aktivitas kripto ke dalam kerangka regulasi yang tepat.
Pakistan juga menyiapkan lingkungan yang memungkinkan inovasi aplikasi DeFi (Decentralized Finance) baru. Bilal membayangkan munculnya platform seperti Hyperliquid di Lahore atau Karachi dan Uniswap berskala besar dari dalam negeri. Target utamanya adalah menjadikan teknologi kripto dapat diakses oleh masyarakat luas.
Kolaborasi Global dan Inisiatif Lokal
Kerjasama dengan Binance menjadi salah satu langkah besar Pakistan. Negara ini menandatangani memorandum of understanding untuk mengeksplorasi tokenisasi aset negara senilai hingga 2 miliar dolar. Selain itu, Binance dan HTX sedang dalam proses mengajukan izin sebagai bursa kripto lokal.
Pakistan juga menggandeng perusahaan kripto yang berkaitan dengan keluarga Trump untuk mengembangkan stablecoin berbasis dolar AS. Stablecoin ini ditujukan untuk memudahkan pembayaran lintas negara, mengurangi biaya remitansi dan mempercepat transaksi keuangan digital.
Perbandingan Dengan India dan China
Sementara India dan China mengalami kendala regulasi, Pakistan berani tampil dengan kejelasan yang menjadi keunggulan. Bank sentral India menunjukkan kekhawatiran soal stablecoin dan kedaulatan moneter. Regulasi India membebankan pajak tetap 30% plus pajak potong sumber (TDS) 1% untuk transaksi kripto, tanpa memperbolehkan pengurangan kerugian, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Di sisi lain, China melarang keras aktivitas kripto sejak 2021. Bank Rakyat China menyatakan transaksi kripto ilegal, menutup bursa domestik, dan menutup operasi penambangan Bitcoin masif. Pemerintah fokus mempromosikan yuan digital sebagai alternatif yang dikendalikan negara.
Meski begitu, aktivitas kripto di China tidak sepenuhnya hilang. Investor ritel masih menggunakan bursa luar negeri melalui VPN dan platform peer-to-peer. Perdagangan kripto masih berjalan terbatas, terutama oleh pengguna teknologi tinggi dan modal yang mencari eksposur di luar negeri.
Potensi Pakistan Menjadi Pemain Kunci di Asia
Data Chainalysis memperlihatkan bahwa India, AS, dan Pakistan merupakan tiga negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia. India berada di peringkat pertama, Pakistan menempati posisi ketiga di tahun 2025. Ini menunjukkan potensi pasar besar yang siap dioptimalkan oleh regulasi yang jelas dan progresif.
Pakistan juga berencana meluncurkan pilot digital currency dari bank sentral (CBDC) untuk memodernisasi sistem remitansi dan pembayaran digital. Inisiatif ini diharapkan mendorong inklusi keuangan dan inovasi teknologi di pasar domestik dan regional.
Langkah Strategis dan Harapan Masa Depan
Berikut adalah beberapa poin strategis yang saat ini dijalankan Pakistan dalam ekosistem kripto:
- Membangun kerangka regulasi yang jelas dan adaptif untuk kripto.
- Menggandeng mitra global seperti Binance untuk tokenisasi aset negara.
- Mengembangkan aplikasi DeFi dan protokol kripto lokal.
- Meluncurkan pilot digital currency dari bank sentral.
- Menjelajahi implementasi stablecoin berbasis dolar untuk pembayaran lintas negara.
- Mengoptimalkan surplus energi nasional untuk kegiatan penambangan Bitcoin.
Dengan fokus pada regulasi yang transparan dan kolaborasi internasional, Pakistan berupaya mengungguli negara-negara Asia lain yang masih menghadapi ketidakpastian hukum dalam kripto. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi pasar berkembang lainnya untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal.
