Senate Agriculture Committee baru-baru ini meloloskan bagian dari RUU pasar crypto yang dikenal sebagai Digital Commodity Intermediaries Act (DCIA) dengan suara tipis 12-11. Seluruh suara dukungan datang dari anggota Partai Republik, sementara Demokrat memberikan suara menolak, menandai pemisahan partai yang tajam dalam proses legislasi ini.
Ini merupakan kali pertama sebuah RUU yang mengatur struktur pasar crypto berhasil melewati tahap komite di Senat, sebuah pencapaian penting yang mendapat sambutan positif dari para pelaku industri kripto. CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengakui bahwa meskipun hasilnya partisan, terdapat upaya bipartisan yang mendasari kemajuan ini.
Kontroversi dan Kritik Terhadap RUU
RUU CLARITY yang diajukan menempatkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebagai pengawas komoditas digital seperti Bitcoin. Sedangkan Securities and Exchange Commission (SEC) mendapat tanggung jawab untuk mengawasi token yang diklasifikasikan sebagai sekuritas. Namun, Demokrat mengkritik rancangan ini karena dianggap berpotensi melemahkan perlindungan investor dan mengandung risiko keamanan nasional, khususnya terkait keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Beberapa kekhawatiran muncul terkait etika dan potensi konflik kepentingan yang melibatkan keluarga Presiden saat ini dengan bisnis kripto mereka. Usulan amandemen etika yang diajukan gagal memperoleh dukungan mayoritas dalam markup komite. Kelompok pengawas juga memperingatkan bahwa regulasi yang longgar dapat meningkatkan risiko dari aset yang tidak teregulasi.
Dukungan dan Harapan dari Para Pendukung
Pendukung RUU, termasuk perusahaan seperti Anchorage Digital, meyakini bahwa legislasi ini akan memberikan fondasi yang kokoh bagi kematangan pasar crypto di Amerika Serikat. Mereka berharap hal ini dapat menempatkan AS sebagai pemimpin global dalam pengaturan kripto yang setara dengan regulasi Uni Eropa seperti Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Pasar kripto diperkirakan akan memperoleh manfaat dari kejelasan regulasi, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak modal institusional dan mengurangi pengalihan aktivitas ke luar negeri. Namun, kepatuhan yang lebih ketat juga bisa menaikkan biaya operasional bagi pelaku kecil di sektor ini.
Langkah Selanjutnya dalam Proses Legislasi
Setelah persetujuan di Komite Pertanian, RUU tersebut harus melewati Komite Perbankan yang menangani aspek pengawasan SEC, stablecoin, dan keuangan terdesentralisasi. Penjadwalan markup Komite Perbankan telah ditunda dan diperkirakan akan dilaksanakan pada awal Februari. Perdebatan krusial kemungkinan akan berkisar pada larangan imbal hasil stablecoin yang didorong oleh bank dan regulasi token aset.
Berikut tahapan selanjutnya yang harus dilalui RUU ini:
- Markup Komite Perbankan terhadap bagian RUU yang menjadi tanggung jawab mereka
- Rekonsiliasi bill Komite Pertanian dan Komite Perbankan menjadi satu versi tunggal
- Pemungutan suara penuh di Senat yang kemungkinan memerlukan 60 suara untuk menghindari filibuster
- Penggabungan dengan versi RUU yang telah disetujui DPR dengan suara mayoritas
- Pengesahan oleh Presiden, yang kemungkinan besar akan menyetujui mengingat sikap pro-kripto
Potensi Dampak Terhadap Pasar Crypto
Meskipun reaksi pasar jangka pendek menunjukkan kecenderungan "jual karena berita", prospek jangka panjang RUU ini cukup positif untuk adopsi dan stabilitas industri kripto. Perusahaan seperti Coinbase berpeluang mendapat keuntungan dari kepastian regulasi terkait kustodi dan perdagangan aset digital.
Namun, ketegangan politik dan dinamika pemilu bisa menunda atau menghambat proses legislasi secara keseluruhan. Jika dapat disahkan, CLARITY Act akan menjadi pijakan regulasi yang signifikan yang dapat mengubah lanskap pasar aset digital di Amerika Serikat secara fundamental.
-
-
-
-
