Perkembangan regulasi kripto di Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh ketegangan. Pekan ini diwarnai oleh pengumuman Presiden Donald Trump mengenai calon ketua Federal Reserve berikutnya serta peringatan baru dari Securities and Exchange Commission (SEC) terkait tokenisasi aset digital.
Trump mengonfirmasi niatnya untuk mencalonkan Kevin Warsh sebagai pengganti Jerome Powell sebagai ketua Federal Reserve. Warsh sebelumnya menjabat sebagai gubernur Fed dan perwakilan G20, dikenal lebih terbuka terhadap kerangka moneter nontradisional.
Pengangkatan Warsh dinilai berpotensi memengaruhi kondisi makroekonomi, psikologi pasar, dan suasana politik terkait inovasi keuangan. Walau Federal Reserve tidak secara langsung mengatur kripto, peran ketua Fed tetap krusial dalam membentuk ekosistem kebijakan keuangan yang inklusif teknologi baru.
Di bidang legislatif, RUU CLARITY Act mengalami kemajuan setelah Komite Pertanian Senat menyetujui versi RUU tersebut dengan suara tipis 12-11. RUU ini berupaya mengalihkan pengawasan pasar kripto dari pendekatan penegakan hukum yang abu-abu menjadi aturan hukum yang jelas.
Rancangan undang-undang akan memberikan otoritas utama kepada Commodity Futures Trading Commission (CFTC) atas pasar komoditas digital spot. Sementara, SEC tetap mengelola regulasi terkait penjualan kontrak investasi. Namun, RUU ini masih rentan karena perdebatan lain, seperti amendemen terkait biaya transaksi yang hampir menggagalkan pembahasan.
Isu penting lain datang dari mantan pengacara SEC, Teresa Goody Guillén, yang mendukung argumen Ripple bahwa spekulasi saja tidak harus memicu regulasi sekuritas. Pendapat ini menguatkan gerakan pemisahan antara aset dasar dan kontrak investasi, yang berpotensi meredefinisi klasifikasi token kripto ke depan.
SEC juga mengeluarkan pernyataan tegas mengenai tokenisasi, menegaskan bahwa membungkus saham atau obligasi dalam teknologi blockchain tidak mengubah status hukumnya. Token sekuritas tetap dianggap sekuritas di bawah hukum federal, karena aspek “on-chain” tidak membebaskan produk keuangan dari regulasi yang berlaku.
Negosiasi terkait CLARITY Act masih berlangsung intens, dengan rencana pertemuan antara eksekutif kripto, pemimpin perbankan, dan kelompok lobi di Gedung Putih untuk membahas isu sensitif seperti perlakuan bunga dan imbal hasil stablecoin. Kesepakatan tampak sulit tercapai dalam waktu dekat, mencerminkan peran kunci stablecoin dalam pengaturan regulasi baru.
Kontroversi juga muncul dari keputusan Departemen Kehakiman yang menutup unit kejahatan kripto, sementara Wakil Jaksa Agung Todd Blanche diragukan karena memiliki aset kripto pribadi. Hal ini memicu kritik dari enam senator AS yang mempertanyakan prioritas penegakan hukum dan potensi konflik kepentingan.
Selain itu, CFTC berencana memberikan pedoman lebih jelas untuk platform seperti Polymarket dan Kalshi yang mengembangkan pasar prediksi dengan volume tinggi. Ketua CFTC, Mike Selig, menyatakan dukungan terhadap inovasi legal, tetapi menekankan kebutuhan standar yang lebih terdefinisi terkait kontrak acara (event contracts).
Secara keseluruhan, sinyal regulasi AS menunjukkan pergeseran menuju era pasca-penegakan hukum yang didasari konsensus politik dan kompromi di antara berbagai kekuatan institusional serta tekanan dari Wall Street dan pelaku kripto native. Proses menuju kejelasan aturan memang berjalan lambat dan tidak sederhana, namun momentum perubahan jelas tidak bisa dihentikan.
