Lebih dari 13,4 juta altcoin telah gagal sejak 2021, menunjukkan gelombang kegagalan yang belum pernah terjadi di pasar kripto. Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan semakin ketatnya regulasi yang diterapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap aset digital.
Menurut riset CoinGecko, sebanyak 53,2% dari seluruh cryptocurrency yang terdaftar di GeckoTerminal telah berhenti beroperasi pada akhir tahun ini. Lebih dari 11,6 juta token kolaps hanya dalam waktu satu tahun, yakni 2025, yang menyumbang 86,3% dari total kegagalan sejak 2021. Kenaikan jumlah proyek kripto dari sekitar 428 ribu pada 2021 menjadi 20,2 juta pada 2025 juga diikuti oleh bertambahnya jumlah token mati dari 2.584 di 2021, lalu melonjak drastis menjadi 1,38 juta di 2024. Namun, keruntuhan di 2025 jauh lebih masif dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengaruh Regulasi SEC dan Struktur Token yang Kadaluarsa
Crypto analyst Alex Krüger menuturkan bahwa sebagian besar token gagal karena regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan model bisnis kripto saat ini. SEC menggunakan Howey Test untuk menentukan apakah sebuah transaksi merupakan kontrak investasi dan kemudian masuk sebagai sekuritas di bawah hukum federal. Howey Test mewajibkan transaksi memenuhi empat kriteria, yaitu: investasi uang, dalam usaha bersama, dengan harapan memperoleh keuntungan, yang bergantung pada upaya orang lain. Jika ya, maka token dianggap sekuritas dan harus mematuhi aturan ketat SEC.
Untuk menghindari klasifikasi ini, banyak proyek memutuskan untuk meluncurkan token tanpa hak apapun bagi pemegang tokennya. Pun, token tersebut kehilangan perlindungan hukum dan tidak bisa memberikan kontrol apapun kepada investor. Krüger menyebut strategi ini mengubah token menjadi instrumen spekulasi tanpa landasan kepemilikan nyata.
Akibat dari Kondisi Tanpa Hak dan Akuntabilitas
Token yang dirancang “tanpa hak” membawa konsekuensi serius bagi investor. Tanpa hak kontraktual, pemegang token tidak memiliki jalur hukum untuk menuntut proyek yang gagal atau ditinggalkan pendirinya. Di sisi lain, pengembang atau tim proyek juga tidak mempunyai kewajiban fidusia yang mengikat secara hukum kepada para pendukung proyek.
Kondisi ini menciptakan “vakum akuntabilitas.” Tim pengembang bisa mengelola dana proyek secara tertutup bahkan meninggalkan proyek tanpa konsekuensi hukum atau finansial. Krüger menegaskan, “Di pasar lain, proyek tanpa hak dan transparansi keuangan seperti ini tidak akan mampu mendapatkan modal sama sekali. Namun di kripto, inilah cara yang dianggap mematuhi aturan.”
Dampak Sosial dan Pergeseran Pasar
Ketidakpastian dan keruntuhan proyek utilitas yang didukung modal ventura membuat para trader ritel beralih ke meme coins. Aset ini memang tidak menawarkan utilitas tapi transparan mengenai kegunaan yang sangat terbatas, sehingga memicu tingkat spekulasi tinggi dan volatilitas pasar yang ekstrim.
Menurut data, industri token yang berfokus pada musik dan video bahkan mengalami tingkat kegagalan hingga 75%. Hal ini menandakan bahwa sektor-sektor niche juga sangat rentan akibat kerangka regulasi yang kurang adaptif.
Rekapitulasi Data Kegagalan Token Kripto
- Jumlah proyek kripto naik dari 428 ribu (2021) menjadi 20,2 juta (2025)
- Total token mati sejak 2021 lebih dari 13,4 juta
- Keruntuhan terbesar terjadi di tahun 2025 dengan 11,6 juta token gagal
- Sektor musik dan video mencapai tingkat kegagalan hampir 75%
- Regulasi Howey Test mendorong token kehilangan hak-hak investor untuk menghindari klasifikasi sekuritas
Fenomena ini memperlihatkan tantangan besar dalam regulasi pasar aset digital yang bergerak cepat. Regulasi yang tidak fleksibel memicu lahirnya aset yang lebih mengutamakan spekulasi daripada manfaat nyata bagi pemegang token. Situasi ini memaksa pelaku industri dan regulator untuk mencari keseimbangan antara perlindungan investor dan inovasi teknologi yang terus berkembang di ranah kripto.
